KBRN, Yogyakarta: Kemampuan masyarakat Yogyakarta untuk membeli rumah bahkan tanah, semakin jauh dari harapan, mengingat semakin tingginya harga tanah di DIY. Sehingga dibutuhkan perencanaan yang tersistematis salah satunya dengan pernyataan pemanfaatan Sultan Ground, dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X beberapa waktu lalu.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Salahudin Rasyidi dalam Coffee Morning Lecture ketiga 'Membangun Kampung dan Cetak Biru Kebijakan Perumahan Indonesia' yang digelar Fakultas Teknik Sipil Perencanaan (FTSP) Universitas Islam Indonesia (UII), Selasa (30/5/2023).

Salahudin Rasyidi juga mendukung upaya Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam pemanfaatan tanah kasultanan sebagai bangunan hunian.

Alasannya, selain didukung tingginya harga tanah di Jogja, ditambah rendahnya UMP dibanding Provinsi lain, sehingga dijelaskan Salahudin, akan sulit bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Yogyakarta untuk mendapatkan atau memiliki tempat tinggal yang layak di Yogyakarta.

Perencanaan-perencanaan tersebut perlu dilakukan terutama dengan proyeksi kebutuhan perumahan pada tahun 2045 mendatang akan meningkat 18,44juta dari angka 72,79juta di tahun 2020, menjadi 91,23juta.

Dengan persentase kemampuan masyarakat memiliki tempat tinggal di seluruh Indonesia turun dari 82% di tahun 2020 menjadi 75% di tahun 2045.

"Inti dari tempat tinggal itu tidak selalu harus dimiliki, yang penting kita punya tempat tinggal yang nyaman, layak, aman untuk kita berkehidupan. Trend saat ini sudah terlihat dengan menyewa rumah," kata Rasyidi, menambahkan.

Sehingga dijelaskan Rasyidi, kolaborasi dibutuhkan untuk permasalahan lahan terutama dengan pemanfaatan lahan-lahan semisal Sultan Ground, dengan izin Sultan.

Sultan Ground lanjut Rasyidi, bisa dikolaborasikan dengan membangun rumah dengan berbagai skema bangunan seperti Rusunawa, dengan sewa murah, dengan kriteria keluarga yang ditentukan.

"Sebenarnya bisa kita mintakan izin, Sultan selaku Raja dan Gubernur kan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Beliau juga beberapakali ber statemen di media terkait dengan rumah, masyarakat ini perlu mendapat perhatian karena banyak yang belum bisa memiliki rumah," ucap Rasyidi.

Rasyidi juga mengungkapkan, rata-rata pertumbuhan rumah tangga baru setiap tahun di Indonesia diperkirakan sekitar 700-800ribu. Sehingga dapat dipastikan kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat.

Sedangkan melihat data yang ada jumlah kepemilikan rumah itu akan semakin turun dan lahan semakin susah.

Sedangkan kondisi faktual 10tahun terakhir dari tahun 2010-2020 persentase kenaikan backlog di DIY 2,1persen, lebih rendah dibanding Jawa Tengah sebesar 7,4persen.

Sementara itu, dalam Coffee Morning Lecture ketiga 'Membangun Kampung dan Cetak Biru Kebijakan Perumahan Indonesia' pembicara Titik Efianti selaku Co-Founder YPA Architecture Studio menyampaikan, penataan perkampungan kota akan terus dilakukan karena seiring waktu penduduk Indonesia 60persen tinggal di kota.

"Terutama bagi pekerja itu sebagian besar tinggal di kampung kota. Jadi kampung kota adalah sebuah bagian dari kota yang tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan maupun dari solusi bagi pertumbuhan kota itu sendiri," kata Titik.

Titik melanjutkan, kota bisa dianggap maju, jika kampung kota tersebut juga maju. Sehingga untuk membangun perkotaan yang maju harus dimulai dari kampung kotanya.

Lebih banyak menyasar arsitektur perkampungan, Titik mengungkapkan, YPA Architecture Studio sendiri tergerak karena adanya kegelisahan terkait kemanfaatan arsitektur.

"Kalau biasanya maunya kualitas arsitektur yang mewah dan sangat baik. Tapi kami ada kegelisahan sendiri, mungkin karena sejak kuliah di UII kami sering dihadapkan terkait kampung, lalu ada peluang ke sosial arsitektur, dan proyek pertama adalah bedah rumah di sebuah kelurahan," kata Titik, menjelaskan.

Meski terbilang perkampungan kota memiliki lahan terbatas, namun dijelaskan Titik, tetap harus memperhatikan aspek penting terkait kenyamanan, dan kesehatan. Termasuk diungkapkannya, masalah saluran air limbah ataupun septic tank.

"Jadi project-project sosial awal kami, dulunya itu menata kampung terutama septic tank. Meski awal kita ragu karena berkecimpung disisi yang kotor, namun ternyata hal tersebut mampu mengubah mindset terkait septic tank yang awalnya asal buang, tanpa peduli," ucap Titik.

Dekan FTSP UII, Ilya Fadjar Maharika mengungkapkan, Coffee Morning Lecture FTSP UII yang telah digelar ketiga disetiap bulannya ini sebagai bentuk nyata, upaya civitas akademika untuk membangun pola pikir atas masalah yang menyangkut kepentingan publik.

"Dikemas santai namun serius. Sekaligus menepis anggapan bahwa perguruan tinggi merupakan menara gading yang jauh dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat," kata Ilya.

Dengan dibangunnya diskusi yang santai namun serius pada Coffee Morning Lecture FTSP UII ini, diharapkan membuka ilmu terkait masalah publik yang mudah diterima masyarakat ataupun pemangku kebijakan.

"Kita berusaha belajar bersama tentang berbagai masalah terkait kepentingan publik dengan bahasa yang sederhana, bukan bahasa langitan akademik, sehingga mudah dipahami masyarakat,” ujar Ilya Fadjar Maharika.