Bupati Kubar: Poltek Sendawar Diambil Alih Pemerintah

KBRN, Sendawar: Bupati Kutai Barat (Kubar) FX.Yapan angkat bicara terkait polemik di tubuh Politeknik Sendawar yang dianggap bagaikan hidup segan mati tak mau. Pasalnya bupati menilai Poltek Sendawar yang selama ini dikelola Yayasan Pembangunan Sentawar Sakti (YPSS) tidak mampu membiayai operasional kampus hingga menunggak gaji dosen, tetapi menolak bubar.

Atas dasar itu Pemkab Kubar kata Yapan sudah memutuskan mengambil alih pengelolaan Poltek dan rencananya bakal dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

”Saya sudah menandatangani itu (SK pencabutan yayasan Poltek). Kita akan ambil alih termasuk nanti pengurus yang ada di situ harus orang PNS. Supaya meringankan beban biaya honor,” kata Yapan saat berkunjung ke kampung Intu Lingau kecamatan Nyuatan, Sabtu (9/12/2023).

”Selama ini Poltek seperti hidup segan mati tak mau, kasihan anak-anak kita, mereka butuh (kejelasan) tapi kita mau laksanakan mereka (yayasan) nda mau menyerahkan kepada kita. Makanya ini dengan kewenangan bupati, maka bupati bisa mengambil alih itu dan mengganti yayasan,” tambah FX.Yapan.

Baca Juga:

Pemkab Kubar Cabut SK Yayasan Sentawar Sakti, Poltek Sendawar Diambil Alih Jadi BLUD

Menurutnya jika jadi BLUD maka seluruh biaya operasional ditanggung oleh pemerintah daerah termasuk gaji dosen. Selama ini kata Yapan pemerintah tidak bisa banyak membantu karena masih dikelola yayasan swasta. Sementara Yayasan yang dipimpin Kornelis Yan Sinyal itu tidak mau menyerahkan ke pemerintah tetapi tidak juga berbenah.

”Kita mau berbenah ini,” ucapnya.

Bupati dua periode itu menambahkan, pemerintah daerah sudah berdiskusi dengan sejumlah profesor sebelum memutuskan mengambil alih prguruan tinggi fokasi tersebut. Ke depan pemerintah akan melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan satu-satunya perguruan tinggi di Kubar ini.

”Kita nanti menganggarkan baik untuk perbaikan auditoriumnya, kampusnya nanti kita bangun. Selama ini kita mengucurkan bantuan ngga ada laporan ya ngga berani kita,” ujar mantan ketua DPRD Kubar ini.

”Kita segera berbenah makin cepat makin bagus. Saya sudah melalui tokoh-tokoh pendidikan termasuk para profesor,” beber Yapan.

Baca Juga:

Ketua DPRD Kubar, Setuju Pemkab Ambil Alih Poltek Sendawar

Keputusan pemkab Kubar mengambil alih pengelolaan Poltek Sendawar ditanggapi positif ketua DPRD Kubar, Ridwai. Dia mengatakan lembaga dewan bakal mendukung langkah penyelamatan Poltek Sendawar yang selama ini selalu mengeluh kesulitan biaya dan membuat mahasiswa enggan kuliah di Poltek.

”Ya saya pikir itu jalan terbaik. Karena Poltek ini sudah 4-5 tahun boleh dikatakan macet operasinya. Sehingga dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa yang mendaftar ke sana makin berkurang oleh karena yayasan sebagai pengelola tidak sanggup mencari sumber-sumber dana untuk operasional Poltek,” ujar Ridwai saat dikonfirmasi RRI Sendawar, Jumat (8/12/2023).

”Dengan bupati mencabut SK yayasan dan mau mengelola melalui BLUD saya pikir sangat bagus. Harapan kami dari DPRD ketika dikelola oleh pemerintah akan lebih maju Poltek ini,” lanjut politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu manajemen Poltek Sendawar serta yayasan pengelola Poltek justru mengaku baru tahu soal rencana alih kelola perguruan tinggi fokasi yang didirikan sejak tahun 2005 tersebut.

Direktur Poltek Sendawar Selvina tak mempermasalahkan pemerintah ambil alih yang terpenting melapor dulu ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebab Kemendikbud Ristek lah yang mengeluarkan izin pendirian serta pengukuhan Yayasan Pembangunan Sentawar Sakti sebagai pengelola.

“Pertama cukup kaget karena tidak ada info sebelumnya ke pihak Direktorat. Lalu terkait pencabutan ini harusnya sepengetahuan atau tembusan ke LL-Dikti dan Kemmendikbud. Karena perizinan dan pendirian tertulis masih tercatat dengan nama yayasan,” kata Selvina.

Sedangkan sekertaris YPSS, Edison menyebut pemerintah tidak pernah berkoordinasi dengan yayasan soal rencana ambil alih jadi Poltek jadi BLUD. Mestinya pemerintah kata Edison melibatkan Yayasan dan manajemen Poltek sebelum memutuskan mengganti status Poltek dari swasta ke Negeri atau BLUD.

“Kami tidak pernah tahu kalau ada SK pencabutan ini. Selama ini kita tidak pernah dilibatkan. Memang ada rapat di DPR tapi aksi nyata membantu Poltek itu tidak jelas, tahu-tahu saya baru dapat info dari wartawan soal pembekuan ini,” ujar Edison.

Sementara ditanya soal pertanggungjawaban anggaran 10 miliar yang disebut bupati pernah diberikan ke Poltek, Edison mengaku tidak tahu.

”Karena saya baru tiga tahun ini di Poltek. Selama saya di sana tidak pernah ada bantuan,” tuturnya.