KBRN, Sendawar: Forum pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Benua Raya terus melakukan upaya lobi-lobi politik sekaligus mencari dukungan pemerintah dan DPRD Kabupaten Kutai Barat, untuk menggolkan usulan pemekaran yang mereka perjuangkan sejak 2024. Salah satunya dengan meminta rekomendasi dari bupati dan pimpinan DPRD Kubar.
“Kami sudah mendapat rekomendasi dari bupati Kutai Barat sebagai bahan pengajuan kami ke pemerintah pusat. Saat ini kami tinggal meminta rekomendasi dari DPRD,” jelas ketua Forum Pemekaran DOB Benua Raya, Arlie Laman, saat audiensi dengan DPRD Kubar, Rabu (22/1/2025).
Arli mengatakan, upaya pemekaran DOB Benua Raya sudah mendapat dukungan dari tujuh kecamatan. Yakni Bongan, Penyinggahan, Muara Pahu, Jempang, Siluq Ngurai, Muara Lawa, dan Bentian Besar. Total luas wilayah mencapai 8.274 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 53.000 jiwa.
“Untuk dukungan masyarakat dan tokoh-tokoh sudah kami dapatkan. Saat ini kami tinggal melengkapi data pendukung saja,” katanya.
Berdasarkan penjaringan aspirasi, sebanyak 87,34% kepala desa dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di tujuh kecamatan tersebut menyatakan setuju terhadap pembentukan DOB ini. Hal ini menunjukkan dukungan kuat dari masyarakat setempat.
Sementara Profesor Paulus Matius saat memaparkan kajian yang berjudul Urgensi Pembentukan DOB Kabupaten Benua Raya menjelaskan, pemekaran kabupaten baru itu sangat penting untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.
Dengan posisi strategisnya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Kabupaten Benua Raya diharapkan menjadi wilayah yang cerdas, modern, dan mampu mendukung konsep kota pintar IKN.
“Jika IKN menjadi kota pintar, maka daerah penyangganya juga harus pintar. Jangan sampai tertinggal,” ujar Profesor Paulus. Sabtu (25/1/2025).
Dia mengatakan, latar belakang pembentukan DOB ini didasarkan pada tuntutan masyarakat untuk perubahan yang lebih baik, terutama terkait pelayanan publik yang merata, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, rentang kendali pemerintahan yang terlalu luas di Kutai Barat menyulitkan distribusi pelayanan, khususnya bagi kecamatan-kecamatan yang letaknya jauh dari Sendawar sebagai pusat kabupaten.
Kemudian dari sisi potensi daerah juga menjadi salah satu pertimbangan utama, karena kawasan Benua Raya memiliki ragam potensi unggulan. Baik hasil perkebunan (sawit dan karet), pertambangan (batubara, bijih besi, nikel), perikanan, hingga seni budaya lokal.
“Budaya dan pariwisata juga dapat menjadi kekuatan ekonomi Benua Raya, terutama sebagai penyangga IKN yang berorientasi pada kota megawisata,” tambah Profesor Paulus.
Forum Pemekaran Benua Raya berharap DPRD Kutai Barat dan pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap usulan ini. Keberhasilan pembentukan DOB Benua Raya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga membuka peluang untuk pembentukan provinsi baru di masa depan, seperti Provinsi Jantung Borneo yang mencakup beberapa kabupaten di Kalimantan.
Sementara anggota dewan yang turut hadir dalam rapat tersebut mayoritas setuju dengan pembentuka DOB Benua Raya.
“Pada prinsipnya kami di DPRD ini sangat setuju, tinggal forum ini melengkapi kajian akademis dan kajian teknis, nanti kami dari DPRD akan memberikan rekomendasi,’ kata Sepe Martinus, wakil ketua DPRD Kubar yang memimpin audiensi.
Jika dimekarkan, maka kabupaten Kutai Barat yang saat ini memiliki 16 kecamatan akan berkurang jadi 9 kecamatan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....