DPRD Dan Bupati Kubar Jawab Keluhan Jalan Rusak di Sekolaq Darat

KBRN, Sendawar: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Ridwai buka suara usai dituding tak peduli dengan kerusakan jalan di dalam kota. Terutama jalan di kecamatan Sekolaq Darat yang menjadi daerah konstituennya.

Menurut Ridwai, perbaikan jalan provinsi tersebut sudah berulang kali diajukan oleh DPRD maupun pemerintah daerah ke Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat.

Karena jalan tersebut jadi kewenangan provinsi dan pusat. Bahkan wakil gubernur Kaltim Hadi Muyadi sudah melihat langsung kondisi jalan tersebut.

Namun sekian tahun diusulkan baru tahun ini diberikan anggaran besar.

“Jadi bukan kita tidak peduli seperti yang ada di media sosial itu. Kami sudah datangi balai jalan nasional di Balikpapan, Dinas PUPR Kaltim bahkan sampai pusat,” kata Ridwai kepada RRI Sendawar, Rabu (12/4/2023).

BACA JUGA:

SDM dan Infrastruktur Jadi Prioritas Pemkab Kubar Tahun 2024

DPR Dorong Pemerintah Percepat Lelang Proyek Jalan di Kaltim

Ridwai menyebut perbaikan jalan di kecamatan Sekolaq Darat akan masuk dalam segmen dua, dari Simpang Belusuh kecamatan Siluq Ngurai sampai simpang tiga Mentiwan. Proses lelang proyek tersebut sudah dilakukan.

“Memang kami sudah tanyakan lagi ke pemenang proyek mereka bilang sabar. Selesai lebaran baru mulai dikerjakan. Makanya saya sudah sampaikan ke masyarakat Sekolaq Darat dan mereka memahami proses itu,” sebutnya.

“Tetapi orang yang di luar Sekolaq Darat itu seola-olah mereka yang paling tau. Padahal upaya kita sudah bukan sekali dua kali tapi berkali-kali. Kita ke provinsi sampai pusat. Dan sekarang alatnya sudah siap di lapangan tapi katanya tunggu setelah lebaran,” tegas Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ridwai bahkan turun tangan usai warga kecamatan Sekolq Darat mengancam akan memblokir kendaraan CPO dan batu bara, lantaran pengusaha tambang dan kelapa sawit dinilai tidak peduli dengan kerusakan jalan tersebut.

Padahal armada sawit dan batubara menggunakan jalan di wilayah Sekolaq Darat sebagai jalur utama.

Sebagai ketua DPRD, Ridwai meminta pengusaha batu bara segera lakukan perbaikan. Renovasi jalan dengan menyirami batu pasir akhirnya dilakukan mulai pekan lalu.

“Kalau mereka tidak peduli ya kita mau blokir saja mobil CPO dan batubara. Makanya kita minta mereka tolong segera tutup jalan yang lubang-lubang itu. Dan terus terang yang bantu itu dari koridor. Kalau yang sawit kuping mereka itu sudah tutup, tidak ada kepeduliannya” ucap Ridwai.

Perbaikan jalan di kecamatan Sekolaq darat kabupaten Kutai Barat dengan mengisi tanah di jalan berlubang, Senin (10/4/2023). Foto: FB @Ardi Sius

Keluhan soal jalan rusak ini sudah berulang kali diungkapkan warga Kubar. Bahkan bupati Kubar FX.Yapan mengaku jadi sasaran kritik masyarakat lantaran kondisi jalan rusak terkesan dibiarkan bertahun-tahun.

Yapan menyebut, panjang jalan nasional yang masuk ke wilayah Kutai Barat kurang lebih 330,8 Kilo meter. Mulai dari Perbatasan Kutai Kartanegara hingga perbatasan Mahakam Ulu.

Sementara jalan provinsi mayoritas menghubungkan antarkecamatan. Termasuk dari kecamatan Barong Tongkok ke Melak melalui Sekolaq Darat yang kini rusak di beberapa titik.

“Jalan dari depan Rumah Sakit HIS ke Melak dan Sekolq Darat itu jalan provinsi. Jalan ini rusak berat maupun ringan tapi kami belum bisa anggarkan karena itu kewenangan provinsi. Kalau kami anggarkan malah jadi temuan BPK,” kata bupati FX.Yapan saat mengikuti kunjungan kerja wakil gubernur Kaltim ke Kutai Barat, 8 Maret 2023 lalu.

Yapan mengaku jalan-jalan yang rusak itu meresahkan masyarakat. Sehingga mereka menumpahkan kekesalan kepada pemerintah kabupaten maupun DPRD setempat.

Sementara pemerintah daerah tidak bisa asal menggunakan anggaran, jika bukan kewenangannya.

“Makanya banyak kritik di media sosial, media masa bahkan ada yang mau demo karena jalan rusak. Tapi setelah mereka tahu bahwa itu kewenangan provinsi dan pusat akhirnya tidak jadi demo,” ungkap Yapan di hadapan Wagub Kaltim saat meresmikan wisata alam dan hutan adat Hemaq Beniung di kampung Juaq Asa kecamatan Barong Tongkok.

BACA JUGA:

Jalan Simpang Kota Bangun-Muara Gusik rusak,Wagub Kaltim yakin tertangani dengan cepat

Wagub Kaltim Hadi Mulyadi tak menampik keluhan jalan rusak tersebut. Menurutnya tahun ini ada beberapa segmen yang akan diperbaiki. Mulai dari Kota Bangun ke Gusiq dianggarkan Rp 230 Miliar. Kemudian jalan dari Kubar-Mahulu dianggarkan Rp 100 miliar lebih.

Namun menurut wagub, anggaran itu jauh dari kata cukup untuk perbaikan infrastruktur di Kaltim. Termasuk Kubar dan Mahulu.

“Perlu kita ketahui bahwa jumlah APBD Kaltim itu hanya 17 Triliu tahun ini. Sementara luas wilayah kita sama dengan pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada 6 provinsi sementara kita satu provinsi. APBD mereka itu sekitar 500-600 triliun. Jadi memang mereka bisa bangun apa saja. Sedangkan kita sangat kecil,” ungkap Hadi Mulyadi.

Orang nomor dua di Kaltim ini menilai, besaran anggaran untuk Kaltim sangat jomplang jika dibandingkan dengan dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam yang distor ke pusat.

“Kalimantan Timur tahun 2022 sumbangan PDB ke pusat nilanya Rp 650 triliun. Jadi hampir seperempat APBN itu sumbangan dari Kaltim. Cuma karena kita menganut NKRI makanya diserahkan ke pusat dulu baru kembali ke daerah. Nah ini yang harus kita perjuangkan supaya ada keadilan,” katanya.

“Jadi kalau jalan belum terbangun bukan salah bupati, bukan salah gubernu tapi system keuangan di pusat yang tidak berpihak pada kita,” sambung Hadi.

Wagub mengaku kerusakan jalan di Kaltim bukan karena tingginya mobilitas masyarakat tetapi justru digunakan oleh armada batu bara maupun kelapa sawit.

Tetapi karena kewenangan perizinan ada di pusat maka pemerintah daerah hanya bisa melaporkan.

“Kita miris dengan angkutan batu bara dan sawit. Ditutup kan tidak mungkin juga, karena itu keputusan dari pusat dan juga berdampak pada ekonomi. Tetapi harusnya mobil yang mengangkut batu bara dan sawit itu tonasenya harus diukur. Sehingga tidak merusak jalan kita yang masuk jalan kelas 3,” pungkasnya.