Perbaikan Tata Kelola di Bandung Barat Didorong Sejalan Kebutuhan Pembangunan

RRI.CO.ID, Jakarta - Kelompok masyarakat Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di Gedung DPR RI dan kawasan Patung Kuda, Jakarta.

Mereka menyoroti sejumlah persoalan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Koordinator Lapangan Bandung Barat Bersatu, M. Ridho, mengatakan aspirasi tersebut tidak semata berkaitan dengan pergantian pejabat. Menurutnya, masyarakat mendorong evaluasi kinerja dan perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

“Kami tidak sedang berbicara tentang suka atau tidak suka terhadap seorang pejabat, Yang kami tuntut adalah evaluasi kinerja dan tata kelola pemerintahan,” ujarnya, Rabu, 9 September 2026.

Ia berharap evaluasi dilakukan secara objektif dengan mengedepankan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Bandung Barat.

Menurutnya, perbaikan tata kelola diperlukan agar program pemerintah berjalan lebih efektif.

Salah satu hal yang disoroti massa adalah kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir. Massa meminta pemerintah melakukan evaluasi berdasarkan kinerja dan kebutuhan pembangunan daerah.

Selain itu, Bandung Barat Bersatu mendorong transparansi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah. Massa meminta keberadaan, status, dan pengelolaan aset dapat diketahui secara jelas.

“Aset daerah adalah aset rakyat, Jangan sampai ada aset yang tidak jelas keberadaan, status, maupun pengelolaannya,” ujarnya.

Massa juga menyoroti realisasi anggaran dan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

Mereka berharap anggaran pemerintah diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Rakyat butuh jalan yang dibangun, sekolah yang layak, dan pelayanan publik yang baik,” ujar Ridho.

Ia menilai pembangunan harus berjalan tepat sasaran dan dirasakan masyarakat.

Dalam bidang aparatur, Bandung Barat Bersatu mendorong pengisian jabatan strategis berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Massa menilai penguatan struktur pemerintahan diperlukan agar program pembangunan berjalan lebih efektif.

Perhatian juga diberikan terhadap kondisi sejumlah fasilitas pendidikan yang membutuhkan perbaikan.

Pemerintah daerah didorong memastikan anggaran pendidikan menjawab kebutuhan sekolah dan peserta didik.

Bandung Barat Bersatu turut meminta penelusuran terhadap penggunaan anggaran daerah yang dinilai perlu diperiksa. Hal tersebut mencakup dana BOS, hibah, belanja pembangunan, dan pengelolaan keuangan daerah.

Ridho berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan klarifikasi lembaga berwenang. “Kami ingin ada tindak lanjut terhadap laporan yang memang perlu diperiksa,” katanya.

Massa menegaskan, aksi tersebut merupakan upaya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Mereka berharap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan semakin diperkuat.

Pengelolaan anggaran dan aset daerah juga diharapkan semakin terbuka dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan pelayanan publik semakin optimal.