Pemprov Aceh Percepat Realisasi Jalur Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang

RRI.CO.ID, Banda Aceh - Pemerintah Aceh mempercepat realisasi pembukaan kembali jalur pelayaran kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) dari Krueng Geukuh, Aceh Utara, menuju Penang, Malaysia. Program tersebut sempat terhenti akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir 2025.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh T Faisal di Banda Aceh, Sabtu 29 Agustus 2026. Salah satu langkah yang kini diprioritaskan adalah mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) terkait penugasan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai pelaksana layanan Ro-Ro.

"Salah satu agenda utama adalah mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) terkait penugasan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai pelaksana layanan Ro-Ro tersebut," katanya. Sebelumnya, Pemerintah Aceh berencana mengaktifkan kembali pelayaran internasional dari Pelabuhan Krueng Geukuh, Aceh Utara, menuju Penang.

Jalur tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2025 untuk mengangkut barang perdagangan dan penumpang. Pemerintah Aceh juga telah berkoordinasi dengan Kemenko Kumham Imipas terkait rencana operasional pelayaran langsung tersebut.

Namun, rencana pelayaran perdana pada akhir 2025 terhenti setelah Aceh dilanda banjir bandang dan tanah longsor pada November 2025. Kini, program yang menjadi salah satu prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf tersebut kembali dibahas untuk direalisasikan.

Faisal menilai penugasan kepada PT PEMA dapat memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan program. Sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), PT PEMA dapat bekerja sama dengan pengusaha maupun investor melalui skema bisnis. Meski demikian, Pemerintah Aceh tetap memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis, termasuk tarif, jadwal pelayaran, dan prioritas muatan.

"Dishub akan menyediakan pendanaan berupa hibah maupun penyertaan modal untuk mendukung penugasan PT PEMA," ujarnya. Saat ini, kata Faisal, pihaknya masih menunggu PT PEMA menyampaikan pengajuan terkait pengadaan kapal, baik melalui skema sewa maupun pembelian.

Proposal tersebut ditargetkan sudah diterima Pemerintah Aceh paling lambat 31 Agustus 2026. Selanjutnya, pada 2-3 September 2026, Pemerintah Aceh berencana melakukan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri melalui unit terkait keuangan daerah.

Konsultasi tersebut terutama membahas mekanisme penugasan kepada PT PEMA. "Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI juga kami lakukan untuk mendorong dimulainya perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang," kata Faisal.

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taufik menegaskan bahwa pembukaan jalur Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang merupakan program prioritas. Karena itu, proses penyusunan regulasi dan berbagai persiapan harus dikawal secara langsung.

Pemerintah Aceh menargetkan seluruh aspek pendukung, mulai dari regulasi, ketersediaan kapal, kesiapan pelabuhan, layanan kepabeanan, imigrasi dan karantina, hingga kesiapan muatan dapat berjalan secara beriringan. Dengan demikian, jalur pelayaran langsung Krueng Geukuh-Penang diharapkan dapat segera direalisasikan dan memperkuat konektivitas perdagangan serta mobilitas penumpang antara Aceh dan Malaysia.

"Bangun komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal. Serta lakukan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan Pergub," kata Taufik.