Gempa NTT, Mendagri Siapkan Penerbitan Ulang Dokumen Kependudukan

  • 20 Agt 2026 12:30 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Mendagri Tito Karnavian menugaskan Ditjen Dukcapil membantu warga NTT yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen akibat gempa.
  • Pemerintah mempercepat penerbitan ulang e-KTP, akta kelahiran, dan KK secara gratis melalui pelayanan langsung di lokasi bencana.
  • Kemendagri juga berkoordinasi dengan ATR/BPN untuk membantu warga mencetak ulang dokumen pertanahan yang hilang atau rusak.

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menugaskan Ditjen Dukcapil membantu warga terdampak gempa di NTT. Bantuan diberikan kepada warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan akibat gempa.

Menurutnya, pemerintah akan mempercepat penerbitan kembali sejumlah dokumen penting, seperti KTP elektronik (e-KTP), akta kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK). Seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis kepada warga terdampak.

"Saya akan segera perintahkan kepada Dirjen Dukcapil yang menangani urusan data kependudukan ini. Agar untuk koordinasi dengan Dukcapil kabupaten dan provinsi," katanya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Kamis, 20 Juli 2026.

Ia memastikan tim Dukcapil akan mendatangi lokasi bencana untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Menurutnya, proses pencetakan ulang dokumen kependudukan relatif mudah, karena data penduduk telah tersimpan secara digital di server Dukcapil.

"(Pencetakan ulang) itu sangat mudah sekali dilakukan, kenapa? Karena semua data yang ada. 290 juta (penduduk) Indonesia, hampir 98% datanya ada di server Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil Kemendagri," ujarnya.

Kemudahan tersebut juga didukung penerapan teknologi pengenalan wajah atau face recognition oleh Ditjen Dukcapil. Teknologi ini memungkinkan proses verifikasi dan pencetakan ulang dokumen kependudukan dilakukan dengan lebih cepat.

Bantuan pemerintah tidak hanya mencakup dokumen kependudukan. Maka dari itu, ia akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hal ini digunakan untuk membantu mencetak ulang surat tanah dan dokumen pertanahan penting yang hilang atau rusak. Sehingga warga yang terdampak gempa dapat mendapatkan kartu identitasnya kembali.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....