KBRN, Lhokseumawe: Warga net ramai-ramai mencuit dan mengunggah gambar Pancasila bertuliskan Peringatan Darurat Indonesia.

Gambar "Peringatan Darurat Indonesia" itu disimbolkan dengan "Garuda Biru" berseliweran di akun media sosial X maupun Instagram.

"Peringatan Darurat kepada Warga sipil terhadap aktivitas anomali yang baru saja dideteksi oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia", tulis potongan gambar tersebut, Rabu (21/8/2024).

Warganet di X mengunggah gambar tersebut disertai dengan keterangan "Peringatan Darurat" atau hanya mengunggah gambar tanpa keterangan.

Di Platform Instagram, Peringatan Darurat itu dipasang melalui template add story. Salah satu yang meramaikan adalah akun @timpenguinnas.

Para warganet di instagram pun banyak yang me-repost template tersebut.

Salah satu respon atas viralnya hal ini adalah sutradara kenamaan tanah air, Joko Anwar. Dalam akun X miliknya ia menulis sebuah pertanyaan.

"Turun ke jalan?" tulis Joko dalam akunnya @jokoanwar.

Hal itu menjadi trending nomor dua di platform X. Trending nomor satu masih dipegang oleh tagar #KawalPutusanMK.

Sementara Politikus Wanda Hamidah turut mengunggah foto Peringatan Darurat dengan Gambar Burung Garuda di media sosialnya. Dalam unggahannya itu, Wanda juga menyatakan keluar dari Partai Golkar.

"I'm out from Golkar", ujar Wanda dikutip dari media sosialnya.

Wanda mengatakan, ia tak ingin berada diposisi yang salah lagi. Sebab ia mencintai Indonesia.

"I love my country too much. Indonesia is not for Sale!", tulisnya.

Awak media di Jakarta berusaha menghubungi Wanda, namun hingga berita ini dimuat belum ada respon dari Wanda.

Wanda Hamidah merupakan seorang Presenter yang terjun ke dunia politik. Ia pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, dan Anggota DPR.

Selain itu, digadang-gadang, Frasa "Peringatan Darurat Indonesia" menjadi viral setelah MK mengetok palu mengabulkan sebagian perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan yang diajukan pemohon dari Partai Buruh dan Partai Gelora itu, mengubah syarat parpol dan gabungan parpol mengusung calon kepala daerah dari semula berdasarkan jumlah kursi DPRD menjadi jumlah raihan suara pada pileg terakhir.

Sehingga parpol tanpa kursi DPRD pun bisa mengusung kandidat kepala daerah asal memenuhi syarat minimal raihan suara. Kemudian ada putusan 70, soal usia calon gubernur (cagub) minimal 30 tahun saat penetapan yang juga dianggap begitu krusial.

Kedua putusan ini yang ingin dikawal warganet demi kebaikan bersama. Namun, DPR menolak putusan tersebut dengan menggelar rapat untuk berusaha merevisi UU Pilkada pada Rabu.

RRI Lhokseumawe juga menerima tulisan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia yang berbunyi:

Teman-teman ketua AJI seluruh Indonesia.

Kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita sudah dipertontonkan banyak kecurangan dinasti dan drama oligarki yang menjijikkan dan tidak tahu malu dari pemerintah yang menamakan diri wakil rakyat. Mereka bermain dengan produk hukum dan membuat semuanya terlegitimasi.

Di kedepannya kita akan sering melakukan kritik lewat tulisan bahkan aksi massa untuk mengingatkan negara sebagaimana tugas kita sebagai pilar keempat demokrasi.

AJI Indonesia akan bergabung dengan kelompok masyarakat sipil untuk hal ini, dan berharap teman-teman ketua AJI kota di seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama. Kolaborasi penting, dan tentu saja memperkuat internal kita dengan kondisi ini.

Tentu saja yang paling penting memiliki strategi dan tuntutan yang terukur. Sehingga kita fokus apa yang menjadi target dan tujuan yang dicapai. Tentu saja fokus kita pada kondisi negara, termasuk isu dinasti keluarga dan oligarki.

Silakan membuat poster, banner atau apa pun dan membagikannya ke media sosial dan saling menukar poster ke teman AJI Kota lain. Semua AJI Kota bisa melakukan hal yang sama sehingga kampanye kita lebih kuat.

Kita juga siap turun ke jalan…

Tulisan tersebut juga dibenarkan Ketua AJI Lhokseumawe, Zikri Maulana.

"Iya dari Ketum (Ketua Umum-red)", ujar Zikri kepada RRI.