KBRN, Jakarta: Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menemukan 2.330 hoaks selama tahun 2023 dengan hoaks politik sebanyak 1.292. Sementara 645 di antaranya adalah hoaks terkait Pemilu 2024.

"Jumlah hoaks politik itu dua kali lipat lebih banyak. Dibandingkan hoaks sejenis pada musim Pemilu 2019 sebanyak 644," kata Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho, Kamis (1/2/2024).

Persentase hoaks politik tahun 2023 sebanyak 55,5 persen yang ditemukan Mafindo, selain menjadi yang tertinggi, juga memposisikan hoaks politik kembali mendominasi topik hoaks pasca-2019. Pada masa pandemi (2020-2022), hoaks politik sempat turun rata-rata di bawah 33 persen.

Menurutnya, masifnya hoaks politik mengganggu demokrasi di Indonesia, mengacaukan kejernihan informasi, dan dapat mengajak orang menolak hasil pemilu. Karenanya upaya komprehensif perlu dilakukan untuk mencegah dan menangani hoaks untuk menjaga kedamaian Pemilu 2024.

Platform Youtube menjadi tempat ditemukan hoaks terbanyak, sejumlah (44,6 persen) diikuti oleh Facebook (34,4 persen). Tiktok (9,3 persen), Twitter atau X (8 persen), Whatsapp (1,5 persen), dan Instagram (1,4 persen).

“Dominasi konten hoaks berupa video menjadi tantangan besar bagi ekosistem periksa fakta. Karena konten hoaks video cepat sekali viral karena sering dibumbui dengan elemen yang emosional, katanya.

Ia menjelaskan yang membedakan hoaks pada Pemilu 2024 dan Pemilu 2019 adalah dominasi konten video. Pada Pemilu 2019, hoaks didominasi berupa foto atau gambar.

Dia mengakui hal ini menjadi tantangan pemeriksa fakta. Menurutnya, proses periksa fakta konten video lebih rumit dan lama, dan bisa mengaduk-aduk emosi.

“Terlebih konten hoaks yang dibuat menggunakan AI. Tidak mudah untuk bisa mendapatkan kesimpulan apakah itu hoaks atau bukan," katanya.

Ia mengatakan, semua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi sasaran utama hoaks politik. Hoaks tentang mereka ada yang bernada positif seperti melebih-lebihkan kandidat.

"Sebagian bernada negatif (yang menyerang atau memfitnah kandidat). Anies Baswedan menjadi kandidat yang paling banyak disebut dalam narasi hoaks, sebanyak 206 bernada positif, dan 116 bernada negatif," katanya.

Selanjutnya Ganjar Pranowo (63 positif, 73 negatif), Gibran Rakabuming Raka (12 positif, 74 negatif). Sementara Prabowo Subianto (28 positif, 66 negatif), Moh. Mahfud MD (44 positif, 5 negatif), dan Muhaimin Iskandar (17 positif, 5 negatif).

Septiaji mengatakan konten hoaks politik itu masih didominasi saling serang antarpendukung kandidat. Sedangkan tingkat polarisasi dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024 ini tidak setinggi dibandingkan Pemilu 2019 dengan capres head-to-head Joko Widodo dan Prabowo.

“Namun, jika pilpres masuk ke putaran kedua, perlu diwaspadai peningkatan hoaks. Serta ujaran kebencian yang menggunakan isu SARA,” ujar Septiaji.

Dirinya juga menyebut topik hoaks yang paling banyak ditemukan adalah dukungan/pengakuan kepada kandidat. Dengan presentase 33,1 persen.

Diikuti isu korupsi 12,8 persen dan penolakan terhadap kandidat 10,7 persen, dan karakter atau gaya hidup negatif kandidat 7,3 persen. Sedangkan isu kecurangan pemilu sebesar 5 persen dan isu SARA 3,9 persen.

“Isu kecurangan pemilu harus disikapi dengan sangat serius oleh penyelenggara pemilu. Karena isu ini yang diprediksi meningkat tajam setelah hari-H (14 Februari 2024). Ini berpotensi membuat orang menolak hasil pemilu dan memantik keonaran," katanya.

Mafindo sudah menemukan beberapa konten hoaks yang mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu seperti hoaks mobilisasi ODGJ (orang dengan gangguan jiwa). Adapula hoaks sistem teknologi informasi (TI) KPU, dan isu keberpihakan penyelenggara pemilu.

Menurutnya, upaya menangani hoaks tidak cukup dengan melakukan fact checking atau pemeriksaan fakta. Dia memandang sangat penting upaya pencegahan dalam bentuk vaksinasi informasi atau prebunking.

"Caranya dengan menyajikan konten yang bisa mengedukasi publik. Sehingga memiliki kekebalan atau imun kuat saat terpapar hoaks," katanya.

Saat ini Mafindo bekerja sama dengan Bawaslu RI dan Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu 2024 yang terdiri dari 20 organisasi masyarakat sipil. Serta Koalisi Cekfakta.com dengan 25 media online dan Koalisi DAMAI dengan 11 organisasi, berkolaborasi menghadang hoaks Pemilu 2024.

Kolaborasi itu berupa monitoring, pelaporan, dan penanganan hoaks yang sedang dilakukan. Selain itu, koalisi juga memproduksi konten prebunking atau pencegahan hoaks pemilu terutama dalam bentuk video.

“Kolaborasi ini perlu terus diintensifkan dengan melibatkan platform digital, penyelenggara pemilu. Bahkan hingga pemerintah, dan warganet,” ujar Septiaji.