KBRN, Jayapura : Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun meminta bupati dan walikota segera membahas alokasi dana hibah Pilkada 2024. Total sebanyak delapan pemerintah daerah yang belum melakukan pembahasan.
“Saya mengimbau kepada delapan bupati/Walikota untuk segera membahas anggaran Pilkada bersama KPU setempat. Kinerja kita dipantau dan akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri,” kata Ridwan, Senin (25/9/2023).
Dirinya berharap penyelenggaraan Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024 di Provinsi Papua dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai. Karena itu, ia menginstruksikan kepala daerah berkoordinasi dengan KPU setempat untuk membahas dana hibah pilkada.
"KPU Papua juga harus konsisten terhadap waktu dan tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Dengan begitu, pesta demokrasi di Papua akan berlangsung dengan aman, damai dan lancar,” ucapnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Papua, Steve Dumbon mengatakan, sejauh ini baru Pemkab Keerom yang sudah membahas anggaran Pilkada. Sementara delapan pemerintah daerah lainnya belum.
“Kami harapkan Pj Gubernur bisa melakukan intervensi kepada Pj Bupati/Walikota, sehingga anggaran pilkada bisa segera dibahas. Sedangkan anggaran Pilkada 2024 untuk KPU Papua akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pekan ini,” ujarnya.
