KBRN, Jakarta: Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi mendukung keputusan pemerintah melarang tempat ibadah sebagai tempat kampanye Pemilu 2024. Ia berharap politisasi agama pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019, tidak terulang lagi.
"Tidak boleh libatkan masjid, gereja sebagai alat kampanye politik. Kalau penguasa memiliki niat jahat saat menjalani kekuasaannya, akan melakukan pembenaran agama," kata Islah saat berbincang dengan Pro3 RRI dikutip RRI.co.id, Jumat (9/6/2023).
Islah menilai, para politisi yang merebut kekuasaan dengan dalil agama tidak layak memimpin bangsa Indonesia ke depannya. Dikhawatirkannya jika terjadi kejahataan, politisi tersebut akan mengandalkan dalil agama untuk pembenarannya.
"Orang mau capai kekuasaan pakai dalil agama, kejahatan akan dilakukan dengan dalil agama juga. Buktinya, partai yang mengatasnamakan agama, juga korupsi-korupsi juga tuh," ucap Islah.
Oleh sebab itu, Islah berharap, Pemilu 2024 bisa berjalan dengan satu tujuan yakni memegang kesatuan NKRI. Artinya, bukan harus pesimis kepada politisi.
"Kita harus bangun kesadaran di masyarakat, meski politik agama, indentisa tak bisa dihindari. Mendorong mereka berjuang untuk NKRI, semua pergerakan ini demi terjaminnya Bhinneka Tunggal Ika, demi Pancasila, demi kehidupan toleran," ujar Islah.
Lanjutnya, Islah menuturkan, politisasi agama dan identitas harus disepakati ditolak secara bersama-sama. Para politisi, diimbaunya untuk tidak menggunakan agama sebagai sarana atau kendaraan politik pribadinya.
"Kesadaran yang harus dibangun masyarakat, harus melawan politisasi agama. Kalau hanyut dalam politsasi agama, nanti seperti produsen ke konsumen menyambut baik," kata Islah.
Ia mengecam, jika ada politisi yang sengaja mengambil jalan pintas menggunakan agama demi mewujudkan tujuan politiknya. "Jangan gunakan agama sebagai instrumen politik-politinya," ujar Islah.
