KBRN, Jakarta: Masyarakat Indonesia mengkhawatirkan praktik politisasi identitas dan agama kembali terjadi pada Pemilu 2024 mendatang. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi menilai, politisasi agama dan identitas pada Pemilu mendatang berpotensi terjadi lagi.
"Dampak terburuk dari politisasi agama, itu (oknum) selalu mengatasnamakan Tuhan. Hingga menimbulkan cacian, makian, maka perlu menjauhi praktik politisasi agama ini," kata Islah saat berbincang dengan Pro3 RRI dikutip RRI.co.id, Jumat (9/6/2023).
Islah mengatakan, praktik politisasi agama hanya akan membuat anak-anak bangsa terpecah belah. Semua produk hasil politisasi agama jika tergelincir melakukan kesalahan, akan dipaksa membenarkan dengan jubah-jubah keagamaan.
"Offside-nya ketika tergelincir ke politisasi agama dan identitas, akan menggunakan jubah agama. Yakni, dalam memperlancar tujuan politik, itu nggak boleh," ucap Islah.
Kemudian, Islah mengungkapkan, banyak masyarakat terjebak dalam ruang 'hitam-putih' jika para politisi menggunakan praktik tersebut. Politisasi agama dan identitas, ujungnya hanya akan menimbulkan dendam berkepanjangan di kalangan publik.
"Penggunaan agama kemudian dipolitisasi, menciptakan pembelahan di masyarakat, terjebak hitam-putih. Ini bisa timbulkan dendam politik yang mengatasnamakan nama langit, dendam jadi awet, kemarahaannya awet," ujar Islah.
Terbukti, kata Islah, polarisasi di masyarakat pada Pemilu 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 masih terasa sampai sekarang. "Makanya banyak yang belum move on dari Pemilu 2019, Pilkada Jakarta 2017, tentang poltik masa lalu," kata Islah.
