KBRN, Jakarta: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja berharap pemerintah segera mencairkan anggaran Bawaslu tahun 2023 secara penuh. Menurutnya, pencairan anggaran 100 persen ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan tahapan Pemilu 2024. 

"Semoga saja turun (anggaran Bawaslu). Kalau tidak, isu penting pada November bapak/ibu pasti kampanye, tapi tidak ada yang mengawasi dan menyelenggarakan," kata Bagja di Jakarta, Jumat (17/3/2023). 

Bagja mengatakan, saat ini anggaran Bawaslu untuk tahun 2023 baru cair 60 persen dari pemerintah. Sehingga masih ada 40 persen yang belum dicairkan. 

Menurutnya, anggaran yang baru dicairkan 60 persen itu hanya untuk memenuhi gaji para pengawas ad hoc. Itu pun sampai bulan Oktober 2023. 

"Dengan adanya yang baru 60 persen turun dari pemerintah untuk pembayaran gaji sampai bulan Oktober 2023. Gaji teman-teman panitia pengawas ad hoc karena hampir 40 persen belum turun dari pemerintah," katanya. 

Dia menyatakan, anggaran Bawaslu juga penting untuk mendukung pelaksanaan tugas yang lain. Seperti melaksanakan advokasi dan edukasi tentang prinsip pemilu. 

"Diantaranya tugas Bawaslu dalam menjalankan peran dalam advokasi dan edukasi terkait prinsip-prinsip, etika, dan kualitas pemilu. Bawaslu berperan sebagai agen sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya memilih dan memilih dengan benar," kata Bagja, menjelaskan. 

Karenanya, Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugas itu membutuhkan anggaran tahun 2023 secara penuh. Besar anggaran tersebut sekitar Rp13 triliun. 

"Jika ada aksi tanpa logistik (anggaran), bahaya sekali. Setiap aksi harus ada penganggarannya," ujar Bagja.