KBRN, Palembang: Tren transisi energi di dunia yang mengurangi permintaan batubara diperkirakan akan mempengaruhi pendapatan daerah provinsi penghasil, salah satunya di Sumatera Selatan (Sumsel). Namun, dengan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 21,032 GW, Sumsel berpeluang melakukan transformasi ke energi terbarukan yang berkontribusi mencapai target Indonesia netral karbon (net zero emission) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Transformasi ini dianggap perlu menjadi prioritas untuk menciptakan ekonomi masyarakat yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Untuk itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) menginisiasi pembentukan Forum Energi Daerah pada Selasa (25/6/2024).
Forum ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, serta mempercepat pencapaian target energi terbarukan di Sumatera Selatan. Keanggotaannya terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, akademisi, asosiasi profesi, pelaku usaha, dan pengguna.
Dinas ESDM Sumatera Selatan menentukan Tiga Kelompok Kerjaumsel (Pokja) yang perlu ada di Forum Energi yakni Pokja Bidang Energi, Bidang Ekonomi, Sosial dan Ketenagakerjaan, serta Bidang Advokasi.
Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, Marlistya Citraningrum, menyatakan, Forum Energi Daerah Sumatera Selatan diharapkan menjadi wadah strategis untuk berbagi informasi, berkolaborasi lintas sektoral, memberikan rekomendasi kebijakan dan program, serta mengimplementasikan langkah konkret dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan di Sumatera Selatan.
“Forum Energi Daerah memegang peran penting dalam kontekstualisasi transisi energi. Di Sumatera Selatan, konteksnya adalah transformasi ekonomi dari yang berbasis energi fosil ke yang lebih berkelanjutan. Dengan menjadi wadah strategis di provinsi, dampak transisi energi di daerah penghasil batubara diharapkan dapat dimitigasi melalui perencanaan dan pelibatan yang inklusif, dan Forum Energi Daerah menjembatani masukan dari berbagai pemangku kepentingan,” ujar Marlistya.
Kepala Bidang Energi, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, Aryansyah, mengatakan, kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan di Sumatera Selatan hingga tahun 2023 mencapai 989,12 megawatt (MW).
“Pembangkit listrik biomassa (PLTBm), khususnya yang digunakan sendiri oleh perusahaan (captive power) atau tidak tersambung dengan jaringan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), mendominasi dengan kapasitas terpasang sebesar 802,59 MW. Selain itu, terdapat kontribusi dari kapasitas terpasang energi panas bumi, air, dan surya mencapai 175,71 MW,” kata Aryansyah.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, 26,61 persen pendapatan daerah Sumatera Selatan berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. Namun, secara distribusi pekerja, sektor pertambangan dan penggalian hanya berkisar 2,24 persen atau sekitar 98-105 ribu pekerja pada 2023 dari total 4,38 juta penduduk bekerja. Distribusi pekerja tertinggi justru berasal dari sektor pertanian (43,61%), diikuti perdagangan (15,40%) dan industri pengolahan (7,02%).
Dalam mendorong transformasi ekonomi dan pemanfaatan energi terbarukan, Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda Sumatera Selatan, Hari Wibawa, menuturkan, Sumatera Selatan telah menetapkan targetnya di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Target ini mencakup mencapai indeks ekonomi hijau sebesar 62,22 persen pada 2025 dan mencapai bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun yang sama.
“Untuk mendorong transformasi ekonomi daerah, Sumatera Selatan akan mengembangkan usaha energi terbarukan dan ekonomi hijau, serta penguatan kompetensi tenaga kerja, masyarakat, dan pemerintah,” kata Hari.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....