KBRN, Jakarta: Dokter Ahli Bedah Umum Lee Darmawan menyampaikan, selama mengabdi di penjuru tanah air menemui banyak kendala, seperti ketidakpemilikan kartu BPJS. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tinggal di pelosok, memiliki tempat tinggal yang kurang jelas keberadaan dan lokasinya.

"Bagaimana kita menanyakan kepada saudara-saudara kita di pulau-pulau yang kecil itu, 'Manakah kartu BPJS Anda?'. Kalau mereka belum punya alamat, rumahnya di atas perahu, bagaimana mereka punya KTP, tanpa KTP mereka tidak bisa dapat BPJS," kata Lee saat menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Selain itu, ia juga menyampaikan keluhan terkait Kapal Rumah Sakit Apung yang mulanya belum memiliki izin legalitas. Padahal, menurutnya rumah sakit tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di pulau terpencil.

"Alangkah baiknya Pak, kalau Permenkes ini bisa ditingkatkan jadi undang-undang tentang Rumah Sakit Kapal. Karena kita membutuhkan Rumah Sakit Kapal, terutama saudara-saudara kita di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah kepulauan yang ribuan jumlahnya," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Bidan Imelda Popi Hendedai asal Papua mengadukan perihal minimnya dokter spesialis, khususnya spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn). Serta layanan kesehatan yang masih sangat terbatas di tempat tinggalnya.

"Namun, di daerah kami belum ada transportasi umum yang bisa mereka gunakan dari distrik ke distrik. Sehingga membuat sulit untuk bisa datang ke fasilitas kesehatan," ujarnya.

Menanggapi aduan-aduan tersebut, Wapres menjelaskan, terkait persoalan di tanah Papua misalnya, saat ini Papua tengah dalam proses percepatan pembangunan. Yakni, dalam program Papua Sehat, Papua Pintar, dan Papua Sejahtera, melalui program tersebut, nantinya setiap daerah memiliki layanan kesehatan masing-masing.

"Itu termasuk juga masalah kesehatan, karena memang banyak tertinggal, selain itu terus kita bangun. Mudah-mudahan dalam waktu cepat di Papua sudah terbangun puskesmas di semua daerah," ucap Wapres.

Sementara terkait legalitas Kapal Rumah Sakit Apung, kata Wapres, akan segera diselesaikan. Serta, seluruh masyarakat yang tinggal di pelosok juga akan difasilitasi dengan kartu BPJS.

"Saya kira Rumah Sakit Apung ya, Rumah Sakit Kapal itu. Kalau legalitasnya sebetulnya di undang-undangnya sudah ada ya, Pak?. Saya minta nanti Pak Menkes supaya ada legalitasnya, kemudian juga diberi BPJS," ucap Wapres seraya memastikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga hadir pada kesempatan ini.