KBRN, Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI Zainudin Maliki menyayangkan, terjadinya kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Padahal, menurutnya, sistem PPDB berdasarkan zonasi cukup bagus.

"Kalau sistemnya semua dipenuhi tidak ada penyimpangan mungkin itu bisa mengurangi masalah. Kami menyayangkan kecurangan itu," kata Zainudin dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Senin (24/6/2024).

Menurutnya, sistem PPDB dengan zonasi dan ada afirmasi prestasi. Hal itu sistem dengan jalan tengah yang baik.

"Kita melihat akar masalah ya sekolah kita yang dianggap bagus, sekolah negeri. Persepsi ini kelihatannya menyebar di tengah masyarakat," ujarnya.

Sehingga, sambungnya, masyarakat mengejar agar anaknya dapat masuk sekolah negeri. Padahal, kata dia, banyak sekolah swasta yang bagus.

"Tapi opini publik masih belum bergeser. Sehingga, mengejar sekolah negeri," ucapnya.

Di sisi lain, ia mengatakan, pihaknya tengah membentuk Panitia Kerja (Panja) pembiayaan pendidikan. Menurutnya, Panja ini dibentuk salah satunya mengkritisi persebaran anggaran pendidikan 20 persen dengan nilai Rp665 triiliun.

"Kita ingin tahu anggaran Rp665 triiliun itu kemana saja dan bagaimana mengolahnya dan outcomenya," kata Zainudin. Hal itu dikatakan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Senin (24/6/2024).

Ia menjelaskan, dalam Panja ini pihaknya mengundang sejumlah pihak untuk memberikan masukan. Terkait persebaran anggaran pendidikan 20 persen itu.

"Sementara kita lihat bahwa kewenangan menteri keuangan dan Bappenas jauh mengungguli semua stakeholders pendidikan yang lain. Dalam menentukan anggaran," ucapnya.