KBRN, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat proses transisi energi menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060. Percepatan itu telah disusun dalam berbagai strategi transisi energi yang bersih dan terjangkau.
"Strategi yang pertama, memastikan bahwa kita di tahun 2060 masuk menjadi NZE. Kedua, memastikan penyediaan listrik tidak hanya terjangkau dan bersih, tetapi sejalan dengan ketersediaan sumber daya yang ada," kata Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Kementerian ESDM, lanjut Dadan, juga telah menyusun upaya percepatan penyediaan energi bersih. Terutama, energi terbarukan, yang potensinya besar, lengkap, dan tersebar di seluruh Indonesia.
Jenis sumber energi terbarukan juga bervariasi, beragam, dan tidak bertumpu pada satu atau dua jenis saja. "Ini yang akan memastikan bahwa proses-proses transisi energi dari sisi ketahanannya," ujarnya.
Dengan sumber energi terbarukan yang tersebar, lanjut Dadan, maka diperlukan pula pembangunan infrastruktur dan sarana transmisinya. Pemerintah akan mendorong pembangunan transmisi kelistrikan yang menyambungkan pulau-pulau besar, sehingga pusat industri dapat memanfaatkan listrik bersih.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan kendaraan listrik, termasuk konversi sepeda motor listrik. "Pemerintah tengah menyiapkan aturan terbaru yang meningkatkan insentif konversi sepeda motor listrik, dari sebelumnya Rp7 juta menjadi Rp10 juta," ucap Dadan.
Dadan mengatakan, pemerintah juga akan gencar mengimbau masyarakat untuk menggunakan kompor listrik induksi untuk mengalihkan penggunaan elpiji. Selain itu, Pemerintah juga mendorong pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.
"Jadi, kontribusi percepatan tidak hanya dari pemerintah, PLN, atau badan usaha. Tetapi masyarakat juga dapat berkontribusi secara langsung untuk mempercepat proses transisi energi," ucapnya.
Kementerian ESDM juga mengundang partisipasi badan usaha untuk dapat mempercepat proses penyediaan dan upaya-upaya transisi energi. "Dari sisi penyediaan energi ini tidak mungkin disediakan secara langsung semuanya oleh pemerintah atau PLN," ujar Dadan.
