Nasional

Jokowi Mengaku Baru Pertama Resmikan Pengolahan Air Limbah

Oleh: Nurana Diah Dayanti Editor: witokaryono 27 Oct 2023 - 06:53 Pusat Pemberitaan
Jokowi Mengaku Baru Pertama Resmikan Pengolahan Air Limbah
Dari kanan ke kiri, Presiden Joko Widodo, Dubes Australia untuk Indonesia Penny Williams, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Pj Gubernur Sumsel saat meresmikan Sistim Pengolahan Limbah Sumsel. (Foto jubir Kementerian PUPR

KBRN, Palembang :  Presiden Joko Widodo meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Sei Selayur di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (26/10/2023). Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams 

Presiden mengatakan, pembangunan sistem pengelolaan air limbah tersebut sangat penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Khususnya kualitas lingkungan di Sungai Musi, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

"Kita tahu sungai Musi sangat penting bagi masyarakat di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang. Karena itu keberadaan pengelolaan air limbah domestik sangat penting untuk mengurangi pencemaran di Sungai Musi," kata Presiden Jokowi.

Dikatakan Presiden, ia sangat menyambut baik dibangunnya sistem pengelolaan air limbah seperti ini yang dibangun dengan anggaran Rp1,32 triliun. Yakni hasil kerjasama Kementerian PUPR, Pemprov Sumatera Selatan, dan Pemkot Palembang dengan Pemerintah Australia.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Australia, selama sembilan tahun saya sudah banyak meresmikan berbagai infrastruktur, seperti jalan tol, bendungan, dan bandara. Baru kali ini saya meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpusat," kata Presiden.

Menteri Basuki mengatakan, pembangunan SPALD-T Kota Palembang merupakan bagian dari program Palembang City Sewerage Project (PCSP) dan merupakan contoh kolaborasi yang baik. "Hibah dari Pemerintah Australia sekitar Rp690 miliar digunakan untuk membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk melayani 120.000 iwa,

Pemerintah Pusat lewat APBN senilai Rp 632 miliar dimanfaatkan untuk membangun jaringan pipa sampai jaringan tersier. Kemudian Pemerintah Provinsi dan Kota membangun jaringan SR termasuk penyediaan lahan," kata Menteri Basuki.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams mengatakan, pembangunan IPAL tersebut adalah contoh konkret kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia. Yakni kerjasama dalam kemitraan pembangunan infrastruktur.