KBRN, Jakarta: Pemerintah Tiongkok diharapkan mengevaluasi perusahaan minyak di bawah naungannya beroperasi di Indonesia. Hal itu disuarakan dalam aksi unjuk rasa damai di depan kantor Kedutaan Besar Tiongkok, di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2023).
Kordinator Aksi Rakyat Antikorupsi Dayat Johan menyoroti dugaan proses penunjukan langsung dilakukan manajemen perusahaan asal Tiongkok. Penunjukan langsung dilakukan dengan klaim percepatan program pengeboran itu diduganya justru membuat kerugian negara Indonesia.
"Ditambah proses dijalankan telah mengabaikan kandungan lokal. Untuk pemberdayaan perusahaan dalam negeri," katanya.
Dayat menegaskan bahwa aksinya sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Ia dan rekan-rekan menyampaikan aspirasi demi azas transparansi anggaran.
Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang konkret dari pihak-pihak terkait. "Kita akan terus aksi bila mana tidak ada pihak-pihak terkait," ujarnya.
Pada aksi awal Oktober, Koordinator Aksi, Ade Rizal menjelaskan, tuntutan disampaikan karena perusahaan Tiongkok bekerja sama dengan SKK Migas. Mereka ingin Indonesia tidak mengalami kerugian atas proses pelelangan barang dan jasa di perusahaan tersebut.
