KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk membentuk tim pengawas implementasi peta jalan pemerintah agar berlangsung sesuai ketetapan. Hal itu disampaikannya saat membuka Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Menurut Kepala Negara, kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia adalah dengan memastikan dilaksanakannya implementasi peta jalan dengan baik. Presiden juga menekankan kerja detail di lapangan sangat diperlukan guna menjamin terjadinya implementasi tersebut.
"Karena itu, setiap kementerian dan lembaga harus memiliki tim yang bertugas mengawal di lapangan," ujarnya. Menurut Presiden, tugas ini biasanya dilakukan oleh tenaga-tenaga muda.
"Kawal, cek, dan awasi lapangan hingga sesuai betul yang dijalankan sesuai dengan kebijakan yang sudah diputuskan," ucapnya. Kepala Negara menambahkan ini karena kerja saat ini tidak bisa menyangkut hal-hal makro saja tetapi juga pengawasannya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga mendorong keberanian mengambil keputusan pada setiap rencana pembangunan Indonesia. Tidak hanya berdasarkan perhitungan ekonomi, tetapi juga ada faktor lain harus dipertimbangkan.
Kepala Negara lalu memberi contoh keputusan terkait pembangunan proyek transportasi lintas raya terpadu (LRT). Yaitu saat menentukan pos anggaran mana untuk menutup kerugian yang akhirnya ditentukan dari electronic road pricing (ERP).
Menurut Presiden, itulah keputusan politik yang harus diambil. "Bahwa APBN atau APBD masih suntik Rp800 miliar, itu memang kewajiban karena merupakan pelayanan," ujarnya.
