KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait isu dinasti politik yang disematkan kepada keluarganya. Isu tersebut muncul setelah putra sulungnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Kepala Negarapun menyerahkan penilaian tersebut kepada masyarakat. "Ya itukan masyarakat yang menilai, masyarakat yang menilai," kata Presiden usai membuka BNI Investor Daily Summit 2023 di Plataran Hutan Kota, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Kepala negara menegaskan hasil seluruh pemilihan umum akan ditentukan oleh masyarakat sendiri. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin lewat pemilihan umum.
"Baik itu di pilkada, di pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden. Itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat," ujarnya.
Ia menyebut hasil pemilu tidak ditentukan oleh elite-elite politik tapi oleh masyarakat. "(Yang menentukan) bukan kita, bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi," ucapnya.
Isu dinasti politik mencuat setelah Gibran melaju sebagai bacawapres dalam Pemilu 2024 mendatang. Gibran bisa maju bacawapres setelah MK memutuskan mengubah syarat pencalonan capres dan cawapres.
Saat ini seseorang berusia dibawah 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres. Namun dengan syarat pernah berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu.
Gibran sendiri menjadi bacawapres mendampingi Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM). KIM terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima.
Sementara itu, terdapat dua pasangan lain yang sudah mendaftar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Anies-Cak Imin diusung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sedangkan Ganjar-Mahfud diusung PDI-P, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura.
