KBRN, Kendari: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, dampak El Nino perlu dicermati secara seksama. Hal itu dilakukan agar dampaknya tidak meluas ke berbagai sektor yang sedang mengalami tren pertumbuhan baik.
Ia menyampaikan itu saat sambutan “Acara Puncak Peringatan Bulan Penanggulangan Risiko Bencana Tahun 2023”. Acara ini diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kota Kendari, pada Jumat (13/10/2023).
Muhadjir menambahkan, sebanyak 3,46 juta keluarga di 3.281 desa di Indonesia berpotensi tinggi mengalami kerawanan kekeringan akibat El Nino. 8,84 persen keluarga dari jumlah tersebut tergolong keluarga di desil 1 atau miskin ekstrem.
Apabila tidak ada langkah pengurangan risiko bencana yang tepat, maka El Nino akan dapat memperparah kemiskinan. Hal itu dapat menurunkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
“Potensi bencana ini kalau tidak kita kelola dengan baik akan mengakibatkan risiko bencana yang besar,” kata Muhadjir dalam keterangan pers. El Nino merupakan bencana hidrometeorologi atau bencana yang diakibatkan oleh iklim.
El Nino berpotensi memicu bencana kekeringan yang parah, karhutla, dan kelaparan serta memiliki efek domino pada kesejahteraan masyarakat. Diprediksi wilayah berpotensi mengalami kekeringan mencakup Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, serta sebagian Jawa, dan Bali.
Kendati demikian, berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan, Muhadjir yakin jajaran BNPB akan dapat mengantisipasi dampak bencana. Terlebih kolaborasi dan modernisasi penggunaan teknologi canggih dapat membantu melaksanakan proses mitigasi dengan baik.
Pemerintah telah berupaya merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi pengendalian risiko. Pengendalian risiko itu diwujudkan dengan memaksimalkan kapasitas, mengurangi kerentanan, serta mengeliminasi bahaya.
Keberhasilan semua upaya ini mencerminkan efektivitas program pengurangan risiko bencana yang sedang lakukan. Muhadjir berpesan kepada jajaran pemerintah daerah, khususnya wilayah Sulawesi Tenggara mencegah terjadinya kerusakan alam dan bencana akibat eksploitasi.
“Upaya eksploitasi alam harus dilakukan secara bijak dan mengedepankan keberlangsungan alam itu sendiri dan masyarakat sekitarnya. Jangan sampai ketika sudah mendapatkan keuntungan besar, lalu meninggalkan bencana,” ucap Muhadjir.
Turut hadir dalam agenda itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Pimpinan Komisi VIII DPR RI, P Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto. Hadir juga Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, serta para pejabat kementerian/lembaga, pejabat daerah, dan masyarakat.
