KBRN, Semarang : Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi dipasangkan sebagai Capres-Cawapres 2024, keduanya resmi dicalonkan lewat keputusan yang dibacakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu (18/10/2023). Persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi memang menjadi poin pidato politik Ganjar dan Mahfud usai ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres.
"Saya dan Prof Mahfud MD tentu hari ini berbangga sekaligus tentu saja ada amanah yang tidak ringan untuk kami. Hari ini, dengan kerendahan hati saya dan pak Mahfud berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama seluruh rakyat Indonesia sebagai capres dan cawapres," kata Ganjar didampingi Mahfud MD.
Ganjar dan Mahfud akan bekerja dengan tulus dan ikhlas sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Keduanya ingin bergerak cepat menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai negara maju, namun juga unggul dan bermartabat.
"Ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud MD dan bukan tentang kekuasaan. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.
Ganjar dan Mahfud akan memastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat secara wilayah, tetapi juga berdaulat pangan, berdaulat ekonomi, berdaulat sosial, berdaulat politik, hingga berdaulat digital.
Keduanya juga sepakat untuk mendobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang setara, sekali lagi, setara bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.
"Oleh karena itu, pemerintahan mendatang harus bekerja lebih keras lagi, pemerintahan mendatang harus bekerja lebih tegas lagi khususnya dalam penegakan hukum dan pemberatasan korupsi. Tegas, Hitam putih. Benar Salah. Tidak abu abu," ujarnya.
Hal senada disampaikan Mahfud MD. Ia menegaskan cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara maju hanya akan terwujud. Menurutnya jjika idiologi bangsa kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royong hidup serta mengedepankan persaudaraan.
"Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini insyaallah akan tuntas. Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum serta konsistensi implementasi penegakannya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi serta memberi perlindungan bagi masyarakat," ucapnya.
