KBRN, Makassar: Pejabat Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono menyebut, pemerintah melindungi penyandang disabilitas sejak lahir. Ia menegaskan, hal itu merupakan keseriusan pemerintah yang ingin menempatkan kesetaraan disabilitas dalam siklus pembangunan manusia.
"Ini komitmen pemerintah. Pemerintah menempatkan dalam siklus besar pembangunan manusia itu disabilitas menjadi salah satu core," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK ini, dalam pelaksanaan hari kedua Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/10/2023).
Nunung menjelaskan, berbagai perlindungan tersebut tersebar di kementerian/lembaga yang ada. Konkretnya, ketika seorang bayi lahir teridentifikasi mengalami disabilitas, maka penanganan medis segera harus diberikan.
Kemudian, tambahnya, ketika anak-anak mengalami down syndrome misalkan, maka pemerintah telah menyiapkan sekolah-sekolah khusus untuk mereka. "Pendidikan khusus menempatkan dan memberikan sistem kurikulum, yang tentunya berbeda pada saudara kita yang mengalami, disabilitas mental," ujarnya.
Intervensi berupa bantuan pemberdayaan juga diberikan bagi penyandang disabilitas berusia produktif melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kemensos. Mereka diberikan akses permodalan untuk membuka usaha, hingga menjadi mandiri.
"Itu ternyata mereka mampu bangkit. Mereka mampu menjadi produktif, mampu bahkan ada job creation, sehingga yang bersangkutan juga menampung tenaga-tenaga kerja-kerja ini," ucapnya.
Bahkan, lanjutnya, mereka yang kondisinya tidak mampu beraktifitas sama sekali pun bisa mendapatkan bantuan sosial permanen dari pemerintah. Menurutnya tidak banyak negara-negara ASEAN yang memiliki desain besar pembangunan manusia dengan menempatkan disabilitas secara setara bahkan yang utama.
"Setidaknya framework itu bisa diadopsi untuk menempatkan center tadi. Center dari disabilities sebagai bagian penting. Ini salah satu bentuk kontribusi indonesia untuk bisa bersama-sama dengan negara asean lainnya menempatkan disabilitas sebagai center pembangunan," katanya.
Pelaksanaan Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 telah memasuki hari kedua. Pada kesempatan ini, fokus utama pembahasan terkait kemitraan negara-negara ASEAN dalam pembangunan inklusif disabilitas.
