Nasional

Presiden Apresiasi Program Dai Masuk Desa

Oleh: Tegar Editor: Bara 26 Sep 2023 - 21:06 Pusat Pemberitaan
Presiden Apresiasi Program Dai Masuk Desa
Presiden Joko Widodo (tengah) saat berfoto bersama para dai dan tokoh agama saat membuka Jambore Nasional Dai Desa Madani Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Tahun 2023 di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023). (Foto: BPMI Setpres)

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo  membuka Jambore Nasional Dai Desa Madani Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Tahun 2023. Pembukaan jambore tersebut diselenggarakan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023).

Dalam sambutannya, Kepala Negara mengapresiasi program dai masuk desa yang menjadi prioritas Parmusi dalam mewujudkan Desa Madani. Pembangunan desa madani tersebut, mengusung empat pilar, yaitu iman dan takwa, ekonomi, pemberdayaan sosial, dan  pendidikan.

"Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai atas terselenggaranya Jambore Nasional Dai Desa Madani yang diikuti oleh ribuan dai dan daiyah. Yang telah bekerja konkret ke desa-desa,” kata Presiden.

"Saya senang dengan program Desa Madani ini karena kalau kita ingat dulu ada ABRI masuk desa. Nah, sekarang dai masuk desa yang siap dan siaga membangun dan menjaga desa," ujarnya.

Presiden menyebut program dai masuk desa demi mewujudkan Desa Madani sejalan dengan program pemerintah yang membangun dari pinggiran. Hal tersebut didukung dengan anggaran yang diberikan pemerintah melalui dana desa yang mencapai Rp539 triliun untuk 74.800 desa.

"Dari total itu sejak 2015 sampai 2023 telah selesai kalau jalan tol itu hanya sudah 9 tahun ini selesai 2.040 km. Tapi kalau jalan desa 9 tahun ini telah selesai 326 ribu km jalan desa," ucapnya.

Selain untuk pembangunan jalan, dana desa yang diberikan pemerintah juga menghasilkan sejumlah infrastuktur pendukung lainnya. Seperti 6.400 embung, jembatan desa, hingga 14 ribu pasar desa.

Presiden menekankan, pembangunan fisik tersebut, tidak ada artinya tanpa adanya pembangunan SDM yang ada di desa. Termasuk pembangunan karakter, budi pekerti, dan akhlak.

Untuk itu, Presiden meminta para dai dan tokoh agama ikut serta pemerintah melakukan pengawasan terhadap dana desa. "Nanti Bapak, Ibu sekalian yang ada di desa, para dai coba cek benar tidak angka-angka ini yang saya sampaikan?," ujarnya.

"Ada jalan-jalan desa baru ndak? ada embung ndak? ada irigasi baru ndak?. Kalau ndak, berarti banyak yang korup disitu,  akan saya turunkan BPK, BPKP, cek," katanya.