KBRN, Pontianak: Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tito Karnavian secara resmi telah melantik sembilan penjabat (Pj) Gubernur.
Sembilan penjabat gubernur itu bertugas di Jawa Barat, Jawa Tengah,
Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan
termasuk di Kalimantan Barat.
Pelantikan para Pj Gubernur sendiri digelar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Selasa 5 September 2023. Di mana, satu nama yang dilantik adalah Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi. Pelantikan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly serta Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.
Kepada awak media Pj Gubernur Kalbar Harisson mengemukakan, tugas yang akan diemban selama menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kalbar di antaranya menciptakan suasana kondusif menjelang pemilu serentak 2024 mendatang. Dengan mencegah penyebaran berita-berita hoaks atau bohong, dengan bekerja sama dengan dinas kominfo dan sejumlah media terpercaya di Kalbar.
"Sebenarnya yang jadi masalah ini adanya berita hoaks, kita akan memerangi hoaks ini dengan lebih mengaktifkan atau menggencarkan dinas kominfo dengan media-media yang ada di Kalbar," ujarnya, Selasa (5/9/2023).
Disinggung mengenai bidang kesehatan, Pj Gubernur Kalbar Harisson menyebut, bersama-sama dengan program lainnya, pihaknya akan memfokuskan capaian target penurunan angka stunting sesuai target Presiden RI hingga 14 persen, sementara di Kalbar baru 27 persen. Dirinya optimis, jika masalah stunting sudah bisa diatasi, otomatis target lainnya seperti penurunan angka pengangguran terbuka maupun kemiskinan ekstrem bisa dicapai.
Sebelumnya, penunjukkan Pj Gubernur ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 74/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.
Melalui sambutannya, Mendagri Tito berpesan kepada seluruh Pj Gubernur yang telah dilantik, agar menjaga kepercayaan yang diberikan oleh negara atau pemerintah.
"Amanah ini tolong dijaga, jalankan pemerintahan karena Bapak yang telah mengisi kekosongan. Jadi, yang paling utama jalankan roda pemerintahan," ucapnya.
Mendagri juga menyampaikan bahwa Penjabat Gubernur dapat menentukan roda pemerintahan daerah ke depannya. "Pelantikan sudah selesai, ini menandai Bapak-Bapak resmi menjadi Kepala Daerah Pimpinan Sipil Tertinggi di daerah itu, yang nantinya sangat menentukan daerah itu ke depan," tutupnya.
