KBRN, Jakarta: Indonesia diharapkan tidak beraksi terlalu berlebihan menanggapi perilisan peta "standar Tiongkok" edisi 2023. Termasuk dalam hal peta laut Cina Selatan yang saat ini sedang menjadi perbincangan.
"Sikap kita (Indonesia) tidak perlu bereaksi berlebihan. Memang banyak yang kaget dengan adanya peta baru ini," kata Founder Organisasi Konsultan Maritim Ocean Solution Indonesia (OSI), M Zulficar Mochtar, dalam perbincangan Pro3 RRI, Sabtu (2/9/2023).
Ia juga mengatakan jika Tiongkok memang selalu ingin memperkuat dominasi negaranya. Sehingga upaya-upaya untuk melahirkan, dan mengklaim wilayah mungkin akan terus dilakukan oleh Tiongkok.
"Jadi, kita harus pahami dulu situasinya, walaupun menurut saya ini merupakan legitimasi sepihak dari Tiongkok. Negara itu memang ingin mendominasi dan memperkuat pertahannanya," katanya kembali.
Maka dari itu, menurut Zulficar apapun yang dilakukan Tiongkok, Indonesia tidak boleh berpihak. Meskipun Tiongkok merupakan salah satu sahabat Indonesia.
"Saat ini kita hanya perlu antisipasi, karena saat bicara kedaulatan Indonesia, tidak bisa membiarkan ada hal-hal yang bisa mengancam kita. Ponstalasi (kekuatan) baru peta ini berpotensi memanaskan hawa geopolitik di kawasan," ujarnya.
Sementara itu, Pakar Perdagangan Ekonomi Dunia dan Politik Internasional, UGM Yogyakarta, Riza Noer Arfani juga ikut berkomentar. Ia mengatakan bahwa perubahan sepihak memang sudah menjadi kebiasaan Tiongkok.
Riza menyatakan bahwa Tiongkok sudah seringkali membahas keinginannya di sebuah pertemuan Internasional maupun regional. Dan itu, dianggap sebagai cara mereka untuk memastikan apa yang mereka inginkan tercapai.
"Seperti menghadapi beberapa pertemuan regional dan juga pertemuan Internasional, seperti dalam konteks yang sekarang ini. Yakni, menghadapi KTT ASEAN," kata Riza, menjelaskan.
Apalagi, Laut Cina Selatan sangat berpengaruh bagi sebuah negara. Hal itu karena ini jalur utama perdagangan Internasional yang nilainya luar biasa.
