KBRN, Kuta : Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menandatangani perjanjian pelaksanaan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan the Deputyship of Human Resources Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi.
Perjanjian tersebut terkait penempatan tenaga kesehatan Indonesia di Kerajaan Arab Saudi.
Seketaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Rinardi menjelaskan, kedua negara memiliki pandangan yang sama terkait peningkatan perlindungan tenaga kesehatan (nakes) Indonesia di Arab Saudi.
Komitmen kedua negara diawali dengan membangun mekanisme rekrutmen dan penempatan yang aman, tertib, serta teratur.
Semuanya disebut berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghormati, adil, bermartabat, dan transparan melalui program Government to Government (G to G).
Sebelumnya Indonesia baru memiliki tiga program G to G, yakni dengan Jepang, Jerman, dan Korea Selatan.
"Penandatanganan perjanjian kerjasama ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perjalanan menciptakan kerja sama ketenagakerjaan yang lebih luas bagi Indonesia dan Arab Saudi di bidang kesehatan," katanya usai penandatanganan perjanjian dantara Indonesia dan Arab Saudi, di Kuta, Jumat (1/9/2023).
"Kerja sama ini juga merupakan wujud komitmen kedua negara untuk menghadirkan pelindungan maksimal dalam penempatan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Kerajaan Arab Saudi," lanjutnya.
Rinardi menjelaskan, tujuan utama penandatanganan ini untuk memperkuat penempatan dan perlindungan nakes Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Program Pemerintah.
Tujuan lain, yakni untuk meningkatkan pelayanan pasien, dan berkontribusi pada kesejahteraan.
"Ini merupakan bukti kekuatan kolaborasi internasional," tegasnya.
Dikatakan, kedua negara menyepakati tiga hal utama yang tertuang dalam perjanjian tersebut.
Pertama, menegaskan kembali komitmen bersama bahwa Program Government to Government akan menjadi satu-satunya mekanisme yang diakui dalam perekrutan dan penempatan tenaga kesehatan Indonesia di Arab Saudi.
Pengakuan itu terbagi ke dalam dua kategori pekerjaan, seperti yang disepakati dalam pengaturan pelaksanaan.
Kedua, berkomitmen melakukan pertemuan rutin, guna memantau dan mengevaluasi implementasi peraturan pelaksanaan dan untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi nakes Indonesia di Arab Saudi.
"Kemudian yang ketiga, mengakui pentingnya kontrak kerja sebagai dasar hukum Tenaga Kesehatan Indonesia bekerja di Arab Saudi dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negara masing-masing untuk pelaksanaan peraturan pelaksanaan ini," bebernya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Arianti Anaya menyampaikan, banyak negara menginginkan nakes Indonesia.
Beberapa negara yang tertarik dengan nakes Indonesia, diantaranya Jerman, Jepang, Belanda, dan Arab Saudi.
Tidak sekadar pendapatan, nakes yang bekerja di luar negeri bakal mendapatkan pengalaman dan ilmu yang bisa dibagikan di Indonesia.
Guna mendukung itu, pemerintah Indonesia disebut telah membuka peluang nakes bekerja di luar negeri.
Bahkan dukungan itu telah diwujudkan dengan penandatanganan kerjasama.
"Tentunya dalam hal ini, kita sebagai negara yang menyuplai perawat, perlu memastikan, apa sih standar yang ada di mereka," ujarnya.
"Sehingga jangan sampai kemudian perawat-perawat kita dikirim ke sana, kemudian sampai di sana dinyatakan tidak lulus, terus kemudian didowngrade. Itu kita tidak mau," sambungnya.
Arianti Anaya mengakui, ada beberapa kendala masih dihadapi nakes yang bekeinginan bekerja di luar negeri.
Di antaranya, kemampuan berbahasa Inggris nakes yang cenderung terbatas.
"Tetapi kita punya kelebihan juga, perawat Indonesia itu terkenal sabar, sehingga waktu saya ke Belanda melihat pun, mereka bilang kami menunggu saja perawat dari Indonesia," bebernya.
Menurutnya perlu ada diskusi komprehensif untuk menyinkronkan kebutuhan negara tujuan, dengan pemenuhan kompetensi oleh nakes Indonesia.
Pemenuhan kompetensi itu nantinya harus diakomodir 38 Politeknik Kesehatan yang ada di seluruh Indonesia.
"Kita kan tidak boleh berpatokan, bahwa kurikulum kita sudah bagus. Karena kita mau kirim ke tempat mereka, tentu kita harus mengikuti apa yang mereka butuhkan," jelasnya.
"Arab Saudi pun kita harapkan bisa menyampaikan apa yang diperlukan, agar kita menyesuaikan dengan membuka kurikulum apa yang mereka mau, sehingga bisa disesuaikan," pungkasnya.
