Nasional

Alokasi Anggaran Pilkada Diminta Taat Aturan

Oleh: Vinta Editor: Allan 09 Aug 2023 - 10:00 Pusat Pemberitaan
Alokasi Anggaran Pilkada Diminta Taat Aturan
Wakil Walikota Bogor, Dedie Rachim, dalam perbincangan Pro3 RRI, Rabu (9/8/2023) (Foto: Tangkapan Layar RRINet)

KBRN, Jakarta: Pengalokasian anggaran Pilkada 2024 harus dipastikan taat aturan. Hal itu dimaksud agar sumber keuangan yang ada tidak menimbulkan persoalan.

Pendapat itu disampaikan oleh Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim. Pendapat tersebut disampaikan Dedie sebagai strategi yang untuk memastikan masalah penganggaran Pilkada tidak menjadi masalah.

"Semua rangkaian pemanfaatan anggaran tentu melalui mekanisme yang sudah dibakukan. Maka harus dipastikan tata aturannya sudah terpenuhi," katanya dalam perbincangan Pro3 RRI, Rabu (9/8/2023).

Dedie mengatakan, Pemerintah Daerah juga bisa menjadi sumber pendapatan yang memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung dengan aman. Sehingga hal ini dapat juga dijadikan strategi.

"Jadi sumber pendapatan itu juga tidak memengaruhi secara keseluruhan proses pembangunan salah satunya SDA (Sumber Daya Alam)," katanya. 

Selain itu, pengalokasian anggaran juga dapat diperhitungan dari awal berdasarkan kebutuhan-kebutuhan Pemliu. Tinggal nantinya bisa disesuaikan dengan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. 

"Penting untuk membangun integritas dalam pelaksanaan pemilu dan tatakola keuangan pemerintah. Jadi, semua hal sudah terukur dan pengawasan sudah berjalan secara rutin," kata Dedie.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dapat berkerja sama dengan seluruh pihak terkait. Termasuk seluruh aparat polisi sehingga tidak ada protes-protes yang akan menghambat pembahasan-pembahasan. 

"Intinya saya berharap masyarakat semoga paham, mendukung, serta mesukseskan pemilu demi berkelanjutan demokrasi kita," ujarnya.

KPU RI menyebutkan hingga awal Agustus, baru 61 dari 545 pemerintah daerah yang telah menyepakati anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Sementara 228 pemda masih menghitung pembagian anggaran antara provinsi dan kabupaten/kota. 

Adapun 256 pemda masih menghitung kebutuhan anggaran yang dilakukan antara KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Yaitu, dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), diharapkan kesepakatan anggaran pilkada dari pemda dapat tuntas awal Desember 2023.