KBRN, Jakarta: Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki meminta, Kemendikbudristek memperbaiki pengawasan pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Sehingga mewujudkan prinsip keadilan.

“Kekacauan yang terjadi di lapangan saat ini. Menggambarkan lemahnya pengawasan,” kata Zainuddin, Minggu (30/7/2023).

Menurut dia, sistem zonasi pada PPDB sebenarnya sudah relatif bagus. Namun yang masih harus diperbaiki adalah pengawasan pelaksanaan di lapangan karena adanya pelanggaran menggambarkan kelemahan pengawasan.

Selain itu, sosialisasi secara masif dan baik harus dilakukan agar pemahaman masyarakat terkait seleksi PPDB sistem zonasi bisa diterima. Serta dijalankan dengan baik sehingga pelanggaran berpotensi berkurang.

“Kalau merasa kebijakan yang ada itu membuat keresahan. Maka kewajiban menteri sekarang memperbaiki,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB bukan kebijakannya. Melainkan kebijakan Mendikbud sebelumnya, yaitu Muhadjir Effendy.

Nadiem mengakui bahwa kebijakan ini tentu membuatnya repot. Akan tetapi ia merasa sistem zonasi PPDB penting sehingga perlu dilanjutkan.

“Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya, kebijakan sebelumnya. Kebijakan Pak Muhadjir. Tetapi kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan penting yang pasti akan merepotkan Saya,” katanya.