KBRN, Jakarta: Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengatakan, karakteristik kandidat calon presiden yang akan terpilih akan sangat berpengaruh, baik terhadap tata kelola pemerintahan dan negara, terhadap dinamika pembangunan nasional, serta berpengaruh besar terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.
"Faktor pemimpin dan karakteristik kepemimpinan sangat berpengaruh, bahkan menentukan terhadap eksistensi dan keberhasilan suatu negara. Sebaliknya faktor kepemimpinan juga berpengaruh atas kemunduran bahkan juga kegagalan suatu negara," kata Pontjo saat FGD virtual bertema: “Mencari Model Kepemimpinan Masa Depan”, Jumat (28/7/2023).
Lebih lanjut Pontjo menjelaskan, bahwa karakteristik kepemimpinan dapat dilihat dari sisi personality, orientasi ”ideologis”, kecakapan tata kelola kenegaraan, serta kecakapan manajerial. Selain itu, juga perlu dilihat dalam konteks sosial, budaya, ekonomi serta konteks politik di mana para pemimpin tersebut berada.
"Secara teoretis dan berdasarkan pengalaman empiris di berbagai negara, tersedia banyak karakteristik kepemimpinan yang bisa dijadikan sebagai referensi pembanding, untuk mengkaji dan mencari bagaimana model atau corak kepemimpinan bangsa dan negara yang cocok untuk Indonesia pada masa mendatang," ujarnya.
Dikatakan Pontjo, karakteristik kepemimpinan politik di Indonesia pada fase awal kemerdekaan hingga medio 1950-an adalah corak kepemimpinan politisi-cendekiawan atau “negarawan-cendekiawan”. Beberapa nama tokoh bisa disebut sebagai representasi corak kepemimpinan tersebut, seperti: Soekarno, Hatta, Sutan Sjahrir, Mohammad Natsir, dan beberapa tokoh lainnya. Tokoh-tokoh tersebut dikenang karena gagasan- gagasan mereka yang diwariskan pada bangsa ini.
"Karena kenegarawanan dan kecendekiawanannya. Kehadiran dan peran karakteristik pemimpin-cendekiawan berubah total pada masa kekuasaan Orde Baru, 1966-1998. Selama 30 tahun Orde Baru, kecuali Soeharto, yang dominan adalah tipe kepemimpinan teknokratis, yang dalam batas tertentu sesuai dengan kategori Feith tentang “administrator”," katanya.
Berbeda dengan corak pemimpin era sebelumnya yang didominasi para politisi- cendekiawan, para pemimpin Orde Baru bukan politisi (tidak berasal dari partai politik) melainkan para ekonom teknokrat dan professional. Mereka bekerja atas jaminan dukungan politik sepenuhnya dari Soeharto dalam suatu model kepolitikan-ekonomi yang disebut oleh Feith sebagai “rezim developmentalis-represif”.
Menurut Pontjo, masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk membahas secara memadai karakteristik kepemimpinan masa Orde Baru khususnya kepemimpinan Soeharto, dan juga kajian terhadap para teknokrat pendukungnya. Pasca Orde Baru yang ditandai sebagai era reformasi, muncul karakteristik kepemimpinan nasional model baru yang sering dinamakan bercorak transaksional dan transformasional.
Namun penamaan ini sesungguhnya belum mampu menjelaskan secara mendalam karakteristik kepemimpinan model apa yang ada. Setidaknya dalam dua dekade terakhir, muncul fenomena kepemimpinan nasional model baru yang berasal dari partai politik. Dengan demikian, partai politik kembali menjadi sumber kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional.
Pengamatan selintas atas corak kepemimpinan yang berasal dari partai politik dua dekade terakhir ini menunjukkan menonjolnya karakteristik kepemimpinan yang transaksional pragmatis, namun kurang diimbangi dengan visi kebangsaan yang menjangkau ke masa depan.
"Padahal kita semua memahami bahwa persoalan bangsa dan negara pada masa depan akan jauh lebih complex dan rumit, dan karena itu membutuhkan suatu tipe kepemimpinan nasional baru yang mampu mengantisipasi, mampu beradaptasi, dan mampu mengatasi persoalan-persoalan masa depan tersebut," katanya.
