KBRN, Jakarta: Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bahwa pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 10 Kg. Bantuan tersebut ditujukan bagi 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga akhir tahun 2023.

Sebelumnya, program penyaluran bantuan ini telah dilaksanakan dalam tiga tahap pada bulan Maret, April, dan Juni 2023 dengan total bantuan beras mencapai 640 ribu ton. Melalui program ini, pemerintah berkomitmen untuk melindungi masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah.

"Lain-lainnya kita akan lakukan langkah-langkah penurunan setelah adanya perintah Bapak Presiden untuk meneruskan bantuan pangan khususnya beras di bulan Oktober, November, dan Desember," kata Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa dalam rekaman suara yang diterima RRI, Kamis (27/7/2023).

Ia menambahkan, Perum Bulog telah ditugaskan untuk mempersiapkan penyaluran bantuan pangan beras pada bulan Oktober, November, dan Desember 2023. Setiap KPM, menurutnya akan menerima 30 kg beras dalam tiga tahap, sama seperti bantuan sebelumnya. Adapun bantuan tersebut bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog.

Ketut menjelaskan, penyaluran ini juga untuk mewaspadai potensi kenaikan permintaan bahan pangan selama periode natal dan tahun baru. Sehingga lonjakan harga pangan tidak terjadi dan menjaga inflasi tetap terkendali.

Ia menekankan stabilnya pasokan dan harga beras selama semester I tahun 2023 telah memberikan andil positif terhadap pengendalian inflasi. Lebih lanjut, Ketut mengatakan bahwa Perum Bulog akan terus berupaya meningkatkan penyerapan beras dari dalam negeri dan luar negeri guna menambah stok.

Hal ini seiring dengan perintah Presiden yang ingin agar saat akhir tahun 2023 masih ada stok sekitar 1,2 juta ton untuk dibawa ke tahun 2024. Sehingga langkah-langkah antisipasi stabilisasi pasokan dan harga pangan dapat dilakukan dengan baik.

Selain itu, menurut Ketut, bantuan pangan beras ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penguatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi di akhir tahun 2023. Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk melindungi dan membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang sedang dihadapi.