KBRN, Sorong : Wakil Presiden Republik Indonesia, Professor KH. Ma'ruf Amin melakukan lawatan ke Sorong - Papua Barat Daya, guna melihat lebih dekat jalannya pemerintahan dan pembangunan di Papua Barat Daya sebagai Provinsi ke-38 yang dimekarkan pemerintah pusat.
Ma'ruf Amin menyebutkan pemekaran Papua Barat Daya bersama 3 Provinsi baru lainnya di Papua merupakan komitmen pemerintah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dengan dorongan hadinya daerah otonom baru ini, diharapkan aspirasi ataupun kebutuhan masyarakat akan semakin mudah diwujudkan.
"Perlu saya sampaikan, pemerintah pusat memiliki komitmen untuk mensejahterakan masyarakat, satu diantaranya dengan pemekaran daerah otonom baru, melalui otonomi khusus ini diharapkan masyarakat ditanah Papua dapat meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kami di Badan Pengarah Pecepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dimana program yang akan kita luncurkan akan diserap oleh BP3OKP ini" kata KH Ma'ruf Amin.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Mus'ad menyebutkan, hadirnya Papua Barat Daya merupakan aspirasi semua masyarakat, oleh karena itu melalui kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Sorong, Papua Barat Daya diharapkan peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan termasuk pembangunan sumber daya manusia dapat terpenuhi dengan dukungan Wakil Presiden yang juga sebagai Ketua Badan Pengarah Pecepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
"Artinya, dalam konteks ini selaku bapak bangsa kita, tapi juga selaku bapak otsus kita, memohon arahan petunjuk dari bapak wakil presiden, banyak hal yang baru kita mulai dari pemerintahan yang baru beberapa bulan, tetapi kebijakan keputusan oleh pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Jokowi dan Bapak KH Ma'ruf Amin, pasti kita yakini akan menjadi lokomotif untuk percepatan pembangunan di Papua barat Daya" kata Muhammad Musa'ad.
Tatap muka antara Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan para tokoh di Aston Hotel berlangsung hikmat, dimana sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan memberikan sumbangsih pemikiran guna diakomodasi dan dibahas di Badan Pengarah Pecepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
