KBRN, Nabire: Wakil
Presiden Ma'ruf Amin menghadiri lokasi yang akan ditetapkan sebagai pusat Pemerintahan
Provinsi Papua Tengah. Wapres didampingi Nyonya Wury Ma’ruf Amin dikesempatan
itu juga melakukan penanaman pohon Matoa, Kamis (13/7/2023).
“Saya selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dapat melakukan peletakan batu pertama. Serta sarana dan prasarana kantor pemerintahan Provinsi Papua Tengah,” ujar Wapres.
Wapres menyatakan, tentunya ini menjadi hari yang penuh suka cita dapat berada di kawasan baru. Sebagai cikal bakal klaster baru pemerintahan Papua Tengah. Pembangunan pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah menurutnya merupakan bukti kehadiran pemerintah di provinsi yang baru berdiri tersebut.
Ia berharap, pusat pemerintahan ini kelak tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan semata. Tetapi juga fungsi pusat seni budaya, ruang terbuka hijau, keolahragaan, maupun interaksi sosial dari penduduk yang beragam di Papua Tengah.
"Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran merupakan salah satu simbol kehadiran negara untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, kemasyarakatan, dan pembangunan,” ujar Ma'ruf. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam rencana pembangunan pusat pemerintahan ini, termasuk kepada para pemilik lahan.
"Kebersamaan yang terjalin kiranya makin memperkukuh fondasi kerja untuk segera merampungkan perencanaan dan pembangunan kawasan sentra perkantoran pemerintahan baru yang bernuansa kearifan lokal, etnik, dan hijau,” kata Ma'ruf.
Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk menyampaikan, pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah akan memasuki tahap pelaksanaan.
Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah berlokasi di kampung Wanggar Makmur Karadiri Nabire dengan luas 300 Hektar. Kawasan pusat pemerintahan ini memiliki konsep Smart dan Green City yang mengedepankan pembangunan yang ramah terhadap kelestarian lingkungan hidup.
Momentum peletakan batu pertama dan penanaman pohon merupakan simbol penetapan lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Pohon matoa adalah tumbuhan yang secara alami tumbuh di hutan tropis basah Papua sehingga menjadi ciri khas jenis flora dari Tanah Papua.
Selanjutnya memasuki tahap pelaksanaan dimana pada tahapan ini akan dilaksanakan oleh BPN/ATR. Meliputi, Identifikasi dan verifikasi, penilaian ganti kerugian, Musyawarah, pemberian ganti kerugian dan pelepasan tanah Instansi.
“Sesuai dengan jadwal yang ada, direncanakan proses pembayaran ganti kerugian lahan akan direalisasikan pada minggu ke IV bulan Juli Tahun 2023,” kata Pj Gubernur Ribka Haluk.
