KBRN, Jakarta: Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan harus selaras dengan alam. Hal ini dikatakan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Myrna Safitri.
Ia menjelaskan pernyataan tersebut dalam acara simposium kerja sama Badan Otorita IKN dengan Universitas Mulawarman. Mengusung tema ‘Memperkuat Ekosistem Pertanian Berkelanjutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan IKN dan Kaltim'.
"Salah satunya diwujudkan dengan menjadikan 65 persen dari wilayah IKN itu sebagai kawasan yang dilindungi. Kemudian 10 persen lagi dari area IKN, itu area yang akan dijadikan sebagai area produksi pangan, minimum 10 persen," kata dia.
Ia mengatakan, IKN luasnya sekitar 250.000 hektar (Ha) maka 10 persennya minimum 25.000 Ha. "Kami sendiri sudah mengidentifikasi area itu jumlahnya sekitar 40.000 Ha, kita range di 25.000 sampai dengan 40.000 Ha," kata dia.
Dijelaskan juga, pembangunan di IKN harus bersifat sirkuler dan tangguh. Selain itu, di IKN juga harus menerapkan pembangunan yang rendah emisi karbon.
"Tiga prinsip itu menjadi payung di dalam arah dan pelaksanaan kegiatan pertanian dan ketahanan pangan di IKN. Selain itu juga pembangunan IKN tidak boleh menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan," kata dia menegaskan.
Oleh karena itu, kata dia, dalam pelaksanaannya juga harus menerapkan pembangunan yang efisien. Terutama terhadap sumber daya lahan.
"Tidak menggunakan input yang bisa mencemarkan lingkungan. Kita juga akan membangun pertanian yang zero waste," ucap dia.
Kemudian untuk rendah emisi karbon, sektor pertanian adalah sektor yang juga menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu pertanian masa depan di IKN, juga akan menerapkan cerdas iklim.
