RRI.CO.ID, Depok – Sejumlah mahasiswa, akademisi, dan pengamat politik membahas hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam diskusi bertajuk “Menggugat Resentralisasi Kekuasaan” di Universitas Indonesia, Depok, Kamis, 1 Oktober 2026. Forum yang digelar Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (ILUNI UI FIB) bersama sejumlah organisasi mahasiswa itu berlangsung di Auditorium Gedung 1 FIB UI.
Diskusi tersebut merupakan bagian dari program Omon-Omon Goes to Campus bersama Tempo. Para peserta membahas otonomi daerah, alokasi anggaran, serta dampak kebijakan pemerintah terhadap pelayanan publik dan demokrasi.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imaman, menilai kecenderungan pemusatan kewenangan berpotensi melemahkan posisi daerah dan prinsip otonomi yang berkembang setelah Reformasi 1998. “Penguatan masyarakat sipil menjadi penting untuk menjaga kebebasan dan memastikan demokrasi berjalan secara berkeadilan,” ujar Yatalathof dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 3 Oktober 2026.
Sementara itu, Ketua BEM Undip, Nur Maajid Taufiqurrahman, menyoroti penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Ia menyebut alokasi tersebut turun dari Rp900 triliun menjadi Rp600 triliun.
“Penurunan alokasi Transfer ke Daerah dapat membatasi ruang pemerintah daerah. Khususnya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat,” kata Maajid.
Ia juga mengemukakan gagasan mengenai bentuk negara federasi sebagai salah satu opsi yang dapat didiskusikan. Utamanya untuk memperkuat kewenangan daerah.
Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB 2026/2027, Nahdah Nabillah H.R., menyoroti kemungkinan dampak efisiensi anggaran terhadap penanganan bencana di sejumlah daerah. “Publik perlu menilai secara objektif apakah pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen sudah sejalan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja,” ujarnya.
Dari perspektif akademis, Dosen Ilmu Politik UI, Panji Anugrah Permana, menjelaskan bahwa perubahan bentuk negara menjadi federasi memiliki kompleksitas tata kelola yang tinggi. Sebagai alternatif, Panji mengemukakan konsep Centripetal Democratic Governance untuk menyelaraskan kewenangan pemerintah pusat dengan pemenuhan hak otonomi daerah.
“Pendekatan ini dapat menjadi jalan tengah untuk menjaga kewenangan pusat. Sekaligus memenuhi hak otonomi daerah secara inklusif,” ujar Panji.
Pakar ekonomi Fakhrul Fulvian dan Guru Besar Psikologi UI, Bagus Takwin, turut membahas dampak ketimpangan fiskal terhadap kondisi ekonomi daerah. Sekaligus kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Pengamat politik Rocky Gerung mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan aspirasi dengan argumentasi yang rasional, metodis, dan terukur. “Kebebasan dan kedaulatan warga negara harus dirawat melalui ikhtiar dan persatuan masyarakat sipil,” kata Rocky.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....