Menkomdigi Serukan Perlindungan Anak Indonesia di Era AI

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, menyerukan pentingnya perlindungan anak, menghadapi perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Hal itu digaungkan Menkomdigi, dalam forum tingkat tinggi di sela Sidang Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

Dalam kesempatan itu, Meutya mengatakan bahwa Indonesia memiliki kepentingan langsung pada agenda tersebut. Sebab diungkapkannya, sekitar 70 juta anak Indonesia tumbuh dan menjalani kehidupan dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi AI.

"Anak-anak kita akan hidup semakin dekat dengan AI. Karena itu, keselamatan dan hak anak harus kita pastikan sejak awal, bukan setelah risikonya terjadi," kata Meutya dalam keterangan resminya, dikutip di Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

Ditegaskan Menkomdigi, perkembangan AI memberikan peluang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan memperoleh pengetahuan. Akan tetapi, teknologi yang sama juga membawa risiko baru sehingga perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada satu pihak.

"Kita tidak bisa menyerahkan keselamatan anak kepada algoritma. Pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah, dan komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab masing-masing," ujarnya.

Untuk itu Meutya menegaskan, kerja sama antarnegara menjadi penting karena perkembangan AI berlangsung lintas batas. Ditekankannya bahwa pembentukan tata kelola AI perlu memastikan kepentingan, dan hak anak turut menjadi bagian dari pembahasan global.

"Dunia sedang menentukan aturan main AI. Indonesia ingin memastikan suara anak-anak ikut diperhitungkan dalam proses itu," kata Menkomdigi Meutya

Diketahui, Meutya dalam kesempatan itu hadir pada forum Protecting Children's Rights Facing Artificial Intelligence. Forum tersebut mengagaskan tema pembahasan 'The Coalition for Children's Rights and Protection in the Age of AI as an Operational Tool'.

Forum tersebut dipimpin oleh sejumlah pemimpin negara dunia. Seperti diantaranya, Presiden Perancis Emmanuel Macron; Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sánchez, Presiden Kenya William Ruto; dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.