Bapanas Percepat Penyaluran Bantuan Beras pada September

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempercepat penyaluran bantuan pangan beras pada September 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu mengendalikan harga beras dan menjaga daya jangkau masyarakat.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan realisasi penyaluran baru mencapai sekitar 30 persen. Pemerintah menargetkan sisa penyaluran dapat dipercepat hingga seluruh bantuan selesai pada September.

“Bantuan pangan ini baru 30 persen, artinya masih ada 70 persen. Kalau bisa digeber di bulan September, kami rasa itu akan bisa mengendalikan harga beras,” kata Ketut, Senin, 7 September 2026.

Bantuan pangan beras tersebut dialokasikan untuk tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Sebanyak 33,24 juta penerima mendapatkan 10 kilogram beras setiap bulan.

Penyaluran dipercepat dalam satu tahap sehingga setiap penerima mendapatkan 30 kilogram beras sekaligus. Pemerintah berharap langkah tersebut segera memperkuat ketersediaan beras di tingkat masyarakat.

Percepatan bantuan pangan dilakukan bersamaan dengan sejumlah intervensi stabilisasi harga. Pemerintah menjalankan penyaluran SPHP, operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta pengawasan harga dan mutu beras.

Pemerintah juga menambah alokasi SPHP beras medium sebanyak satu juta ton. Tambahan tersebut ditujukan untuk memperbesar pasokan beras yang dapat disalurkan ke pasar.

“Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kita tambah. Beras medium. Untuk menekan harga, ini operasi pasar besar-besaran,” ujar Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Ketut mengatakan sekitar 80 ribu ton alokasi SPHP medium yang tersisa diprioritaskan untuk pasar rakyat dan ritel modern. Pemerintah mendorong kerja sama Perum BULOG dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia untuk memperluas akses masyarakat.

Selain itu, pemerintah mendorong daerah memperluas Gerakan Pangan Murah, terutama wilayah dengan tekanan harga tinggi. Kegiatan tersebut dapat memanfaatkan kantor kecamatan, kelurahan, maupun fasilitas pemerintah tanpa menyewa lokasi.

“Lakukan gerakan pangan murah dan lokasinya bisa di mana saja. Tidak harus memerlukan sewa,” ujar Ketut.

Bapanas mencatat GPM telah digelar 8.206 kali sepanjang Januari hingga 4 September 2026. Kegiatan tersebut tersebar di 38 provinsi dan 450 kabupaten/kota.

Pemerintah juga kembali mengaktifkan Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras. Satgas melibatkan Bapanas, Satgas Pangan Polri, Perum BULOG, pemerintah daerah, dan Satgas Pangan wilayah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta daerah yang mengalami tekanan harga mendapat perhatian dan intervensi. Dukungan dapat diberikan melalui beras SPHP, pasar murah, dan langkah stabilisasi lainnya.

Berdasarkan data BPS yang dirilis 1 September 2026, inflasi nasional Agustus mencapai 0,21 persen secara bulanan. Secara tahunan, inflasi tercatat 3,19 persen, sementara inflasi beras secara bulanan mencapai 0,42 persen.