Mensos Ajak Masyarakat Jadi Agen Perlinsos untuk Bantu Warga

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengajak masyarakat menjadi Agen Perlinsos untuk membantu pemutakhiran data penerima bansos. Agen Perlinsos membantu warga yang membutuhkan bansos tetapi belum terdaftar melalui pendaftaran secara digital.

Gus Ipul mengatakan digitalisasi bansos membantu pemerintah memperoleh data lebih cepat dari lapangan. Langkah tersebut juga diharapkan membuat penyaluran bansos semakin tepat sasaran.

“Sekarang uji cobanya di 42 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kita harapkan dengan adanya digitalisasi bansos ini nanti, penyaluran-penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran,” kata Gus Ipul di Jakarta, Selasa, 8 September 2026.

Menurut Gus Ipul, tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan telepon pintar untuk mengakses layanan digital. Sebagian warga juga menghadapi kendala literasi digital, dokumen, dan keberanian mendaftar sendiri.

Karena itu, masyarakat diajak membantu tetangga atau keluarga yang membutuhkan bansos tetapi belum terdata. Pendamping, relawan, dan tokoh masyarakat juga dapat berpartisipasi menjadi Agen Perlinsos.

“Makanya kami bersama dengan tim ingin mengajak masyarakat luas untuk bisa menjadi agen-agen daripada digitalisasi bansos ini,” ujarnya.

Masyarakat yang ingin menjadi Agen Perlinsos dapat mendaftar melalui laman resmi Kemensos. Setelah melakukan verifikasi dan mengisi data yang diperlukan, agen dapat membantu pendaftaran warga di sekitarnya.

Gus Ipul mengatakan penentuan kelayakan penerima bansos tetap melalui proses verifikasi. Penetapan juga mempertimbangkan kriteria program dan ketersediaan kuota.

Seluruh proses pendaftaran dilakukan tanpa pungutan dan harus mendapat persetujuan warga. Kerahasiaan data pribadi juga wajib dijaga dalam proses pendampingan tersebut.

Gus Ipul mengatakan Gerakan Nasional Peduli Tetangga diharapkan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap warga sekitar. Menurutnya, masih terdapat warga yang belum masuk dalam data perlindungan sosial.

“Bahkan disebut oleh Presiden itu mereka the invisible people. Penderitaannya sendiri kadang-kadang belum nampak oleh kita,” ucapnya.

Digitalisasi bansos sebelumnya diuji coba di Banyuwangi dan kemudian diperluas ke 42 kabupaten dan kota. Pemerintah menggunakan proses tersebut untuk mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Sejak DTSEN digunakan sebagai basis bansos, lebih dari 4,3 juta KPM desil 1 hingga 4 menjadi penerima bantuan. Mereka sebelumnya belum menerima bantuan sosial dan masuk dalam data setelah proses pemutakhiran.

Pemutakhiran tersebut dilakukan melalui kolaborasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pemerintah terus memperbarui data untuk memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan DTSEN mengonsolidasikan berbagai data yang sebelumnya tersebar. BPS mendapat mandat sebagai pengelola data tunggal berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Amalia menjelaskan DTSEN merupakan registrasi atau basis data penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan KK. Data tersebut memuat informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.