Puan Minta Pemerintah Lindungi Pekerja dan UMKM Terdampak Erupsi Anak Krakatau
- 08 Sep 2026 14:20 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
- Kelompok yang perlu perhatian khusus meliputi pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, dan pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan.
- Puan menekankan bahwa kebijakan pembatasan aktivitas demi keselamatan masyarakat harus diikuti dengan perlindungan terhadap kelompok yang terdampak secara ekonomi.
RRI.CO.ID, Jakarta - DPR RI meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Menurut Puan, kebijakan pembatasan aktivitas demi keselamatan masyarakat harus diikuti dengan perlindungan terhadap kelompok yang terdampak secara ekonomi. “Perhatian khusus perlu diberikan kepada pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, hingga pelaku UMKM,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Senin, 7 September 2026.
.“Kebijakan keselamatan harus disertai perlindungan. Agar keluarga tidak dipaksa memilih antara menghindari paparan atau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan,” ucapnya.
Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau tidak hanya dirasakan melalui sebaran abu vulkanik. Aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah juga dapat terganggu, termasuk kegiatan perdagangan, pekerjaan luar ruangan, dan mobilitas masyarakat.
Puan juga menyoroti gangguan terhadap transportasi udara akibat sebaran abu vulkanik. Sejumlah bandara sempat terdampak sehingga penerbangan masyarakat mengalami penundaan maupun pembatalan.
“Termasuk pengaturan ulang penerbangan yang tertunda agar penumpukan tidak berlanjut setelah bandara dibuka. Pastikan beban tidak ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengalami kerugian waktu akibat penundaan penerbangan,” kata Puan.
Pemerintah pusat dan daerah, lanjut dia, perlu bekerja sebagai satu kesatuan dalam menangani dampak erupsi. Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat juga harus diupayakan secara merata meskipun berada di wilayah administrasi yang berbeda.
“Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai. Sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar dalam menghadapi bencana erupsi gunung,” kata Puan.
Selain sektor ekonomi dan transportasi, Puan mengingatkan agar hak anak mendapatkan pendidikan tetap diperhatikan selama kondisi belum memungkinkan. Sejumlah wilayah telah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai langkah mengurangi risiko paparan abu vulkanik.
Puan menilai seluruh kebijakan penanganan erupsi harus diarahkan untuk meminimalkan beban masyarakat. Pemerintah juga diminta terus memberikan informasi terbaru mengenai kondisi Gunung Anak Krakatau agar warga dapat menyesuaikan aktivitasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....