Respons Pusat Dinilai Cepat, Realisasi Bantuan NTT Perlu Diperkuat

RRI.CO. ID, Jakarta — Pemerintah pusat dinilai telah menunjukkan respons cepat dan konsisten dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain mengorkestrasi penanganan darurat bersama berbagai pihak, pemerintah pusat juga telah memberikan dukungan anggaran Rp200 miliar.

Selanjutnya, percepatan realisasi bantuan di daerah menjadi kunci agar dukungan pemerintah dapat segera diterjemahkan menjadi penanganan bencana yang konkret dan dirasakan masyarakat terdampak.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat segera ditangani.

“Saya mengapresiasi konsistensi pemerintah pusat dalam menangani bencana di NTT. Ketika bencana terjadi, malamnya bantuan sudah langsung diorkestrasi oleh Seskab, TNI, Polri, BNPB, dan stakeholder lain untuk memastikan pangan, kemudian sandang itu terpenuhi,” ujar Agung.

Menurutnya, perhatian pemerintah pusat juga terlihat dari pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. Tenda-tenda pengungsian telah didirikan sebagai bagian dari penanganan kondisi darurat di lapangan.

“Termasuk juga papan, karena tenda-tenda yang dibutuhkan oleh warga yang terdampak sudah didirikan walaupun memang darurat semacam itu,” katanya.

Agung menilai dukungan pemerintah pusat semakin konkret dengan adanya tambahan anggaran yang disalurkan untuk penanganan bencana di NTT. Berdasarkan catatan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 6 September 2026, Bantuan Presiden tercatat mencapai Rp200 miliar, terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten.

“Minimal komitmen ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah pusat yang kemudian sampai akhir Agustus kemarin, bantuan itu disalurkan dengan budget yang tidak sedikit, Rp200 miliar kurang lebih sebagaimana catatan yang didokumentasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan rincian Rp40 miliar untuk pemerintah provinsi, kemudian Rp20 miliar masing-masing untuk kabupaten,” ucapnya.

Namun, Agung menekankan bahwa dukungan anggaran tersebut perlu segera diterjemahkan menjadi bantuan konkret yang dapat dirasakan masyarakat terdampak.

Berdasarkan data Kemendagri, dari sekitar Rp230,94 miliar anggaran BTT yang tercatat pada sembilan pemerintah daerah, realisasi BTT untuk bencana baru mencapai sekitar Rp38,84 miliar atau 16,8 persen secara agregat.

Sejumlah daerah masih mencatat tingkat realisasi yang relatif rendah. Flores Timur 0 persen, Sikka 1,75 persen, Ngada 3,39 persen, Manggarai Barat 5,46 persen, Manggarai Timur 7,85 persen, dan Ende 8,85 persen. Sementara itu, Provinsi NTT mencatat realisasi 43,23 persen, Manggarai 27,37 persen, dan Nagekeo 15,33 persen.

Menurut Agung, percepatan realisasi menjadi penting agar anggaran yang telah tersedia tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk bantuan yang dibutuhkan masyarakat.

“Jadi ini semua harus direalisasikan segera supaya masyarakat terdampak bisa merasakan konkret bantuan itu di tengah-tengah pengungsian, di tengah-tengah mereka merasakan kesulitan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, dalam situasi bencana, kecepatan penyaluran bantuan menjadi bagian penting dari efektivitas penanganan. Karena itu, anggaran yang telah dialokasikan perlu segera dieksekusi sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Karena jangan sampai anggaran di atas kertas hanya berhenti sebatas angka semata tanpa ada realisasinya segera,” ucap Agung.

Agung juga menekankan bahwa percepatan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kerja sama dan kesatuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bukan sebagai persoalan yang mempertentangkan kedua pihak.

“Karena biar bagaimanapun kerjasama, kesatuan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam memastikan bantuan ini sampai ke tangan mereka yang berhak menjadi prioritas,” katanya.

Ia menilai sinergi tersebut penting untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan secara optimal sekaligus menjaga agar penanganan bencana tidak dipersepsikan secara keliru sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah.

“Ini penting supaya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak disalahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun diframing bahwa kondisi ini tidak diperhatikan dengan optimal,” ujarnya.

Agung menegaskan, percepatan realisasi bantuan pada akhirnya merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat terdampak menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana.

“Dan ini juga yang menjadi perhatian utama oleh pemerintah termasuk Presiden Prabowo,” ucapnya.