Mensos: Sanggahan Data Bansos Makin Banyak

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menyebut sanggahan masyarakat terhadap data bantuan sosial meningkat tahun ini. Jumlah sanggahan tersebut dinilai lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

“Sudah makin banyak. Dibanding tahun lalu, saya yakin tahun ini lebih banyak,” ujar Saifullah di Jakarta, Senin 7 September 2026.

Masyarakat dapat menyampaikan sanggahan melalui sejumlah kanal yang disediakan pemerintah. Salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur akses Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Sanggahan juga dapat disampaikan melalui call center Kementerian Sosial di 021-171-171. Masyarakat dapat menggunakan layanan WhatsApp Kemensos di 088-771-71-171.

Mensos mengatakan pemerintah menyiapkan kanal digital baru untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial. Kanal tersebut dapat diakses melalui laman perlinsos.kemensos.go.id mulai tahun depan.

“Kita buka mulai tahun depan ini. Kita akan buka web perlinsos.kemensos.go.id,” katanya.

Menurut Mensos, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyediakan saluran khusus untuk melihat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Masyarakat diminta aktif mengoreksi data apabila menemukan penerima bantuan yang dinilai tidak layak.

Masyarakat juga dapat melaporkan warga yang layak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam data. Setiap laporan akan diperiksa sebelum pemerintah menetapkan data penerima bantuan sosial.

Mensos menjelaskan perubahan desil tidak otomatis menghentikan bantuan sosial seorang penerima. Penerima yang masih dinilai layak tetap melalui proses pemutakhiran sebelum penetapan berikutnya.

Pemutakhiran data penerima bantuan sosial dilakukan setiap tiga bulan. Pemerintah tetap menggunakan berbagai indikator yang ditetapkan Badan Pusat Statistik untuk menilai kondisi sosial ekonomi.

Mensos mengatakan penentuan desil tidak hanya mempertimbangkan penghasilan atau pengeluaran masyarakat. Terdapat sejumlah indikator lain untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi secara lebih rinci.

Pemerintah akan mengumumkan jumlah sanggahan dan hasil pemutakhiran data pada akhir tahun. Data tersebut mencakup perkembangan pemutakhiran sosial ekonomi sepanjang 2025 hingga 2026.