Presiden Prabowo Ingin Masyarakat Punya Rekening Perbankan

RRI.CO.ID, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat memiliki rekening perbankan. Pemerintah akan mempersiapkan penyediaan rekening untuk masyarakat melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Tadi Bapak Presiden Prabowo meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti ratas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 7 September 2026.

Adapun untuk data, diambil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang akan dipadankan dengan sistem di Bank Indonesia (BI). Pemerintah juga akan memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital atau non tunai melalui QRIS

“Data yang dipakai adalah data dari Dukcapil akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya. Kemudian gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS,” katanya.

Menteri Airlangga mengatakan penyediaan rekening untuk masyarakat agar literasi dan inklusi keuangan di Indonesia semakin optimal. Selain itu, berbagai program akan disalurkan melalui rekening tersebut.

Menteri Airlangga mengatakan pada dasarnya inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia menunjukan angka yang bagus. Hal itu mengacu pada survey dan sensus yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen literasi keuangan itu sebesar 69,57 persen, ini relatif baik. Kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” ujarnya.

Sejumlah Menteri dan pejabat yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Selanjutnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Kemudian, Direktur Utama bank-bank yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN dan BSI.