Kunker Pengawasan UU Kesehatan, Fahira Sampaikan 6 Rekomendasi Perkuat MB

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komite III DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta, Fahira Idris, menyampaikan enam rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rekomendasi tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Provinsi Lampung Jumat 4 September 2026.

Kunker ini digelar dalam rangka inventarisasi materi pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Fahira menilai MBG merupakan program strategis yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan perekonomian daerah.

Menurutnya, seiring semakin luasnya skala program, tantangan MBG tidak lagi sebatas memperbanyak jumlah penerima. Pemerintah juga harus memastikan makanan yang diberikan aman, bergizi, tepat sasaran, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“MBG sudah memasuki fase yang menuntut perhatian lebih besar pada kualitas dan dampak. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa banyak makanan dibagikan, tetapi apakah makanan itu aman, dikonsumsi, memenuhi kebutuhan gizi, dan benar-benar memberi manfaat bagi penerima,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya, perwakilan atau koordinator pelaksanaan MBG Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Balai POM di Bandar Lampung, serta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Fahira mengatakan peningkatan skala MBG harus diikuti dengan penguatan sistem pengawasan. Ia kemudian menyampaikan enam rekomendasi.

Pertama, pengawasan SPPG berbasis risiko.

Menurut Fahira, setiap SPPG memiliki profil risiko yang berbeda. Faktor yang perlu diperhitungkan antara lain kapasitas produksi, kualitas air, jarak distribusi, jenis menu, riwayat temuan, hingga kompetensi sumber daya manusia.

“SPPG yang berpotensi memiliki risiko harus mendapat pengawasan lebih intensif. Kita perlu bergerak dari pengawasan yang seragam menuju pengawasan berbasis risiko dan sistem peringatan dini,” katanya.

Kedua, kapasitas pengawasan harus tumbuh seiring perluasan MBG. Fahira mengingatkan penambahan jumlah SPPG perlu dibarengi dengan kecukupan tenaga sanitarian, laboratorium, puskesmas, tenaga kesehatan, serta perangkat pengawasan di tingkat kabupaten dan kota.

Pertumbuhan jumlah dapur yang terlalu cepat tanpa diikuti peningkatan kapasitas pengawasan, kata dia, berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas dan keamanan pangan.

Ketiga, setiap insiden harus menghasilkan perbaikan sistemik. Jika ditemukan persoalan keamanan pangan atau pelanggaran standar, evaluasi tidak boleh hanya berhenti pada SPPG yang mengalami masalah.

Pemerintah perlu melakukan analisis akar masalah dan memastikan hasil evaluasi menjadi pembelajaran. Sekaligus dasar tindakan korektif bagi SPPG lain yang memiliki risiko serupa.

Keempat, kualitas harus ditempatkan di atas target kuantitas. Fahira meminta setiap SPPG memiliki batas kapasitas aman produksi yang disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja, peralatan, luas ruang dapur, waktu pengolahan, dan jarak distribusi.

Menurutnya, perluasan layanan tidak boleh mengorbankan standar keamanan dan mutu makanan yang diterima peserta didik. Kelima, sekolah harus menjadi bagian dari sistem keamanan MBG.

Fahira menegaskan keamanan makanan tidak berhenti ketika makanan meninggalkan dapur SPPG. Setelah makanan tiba di sekolah, berbagai faktor turut menentukan kualitas layanan.

Faktor tersebut antara lain ketersediaan air bersih, tempat cuci tangan, area makan, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga waktu konsumsi makanan. Keenam, keberhasilan MBG harus diukur dari makanan yang benar-benar dikonsumsi dan memberi manfaat.

Fahira mendorong evaluasi menu, tingkat penerimaan siswa. Serta jumlah makanan tersisa atau food waste menjadi bagian dari indikator kinerja MBG.

Ia menilai menu yang secara perhitungan telah memenuhi standar gizi belum tentu efektif apabila tidak disukai atau tidak dikonsumsi anak. “Umpan balik siswa dan sekolah karena itu perlu menjadi bagian rutin dalam penyempurnaan menu,” kata Fahira.