Kepala BPOM Dorong Kolaborasi ABG untuk Percepat Respons Pandemi

RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. dr. Taruna Ikrar mendorong penguatan kolaborasi Academia–Business–Government (ABG). Guna mempercepat kesiapsiagaan dan respons Indonesia menghadapi ancaman epidemi maupun pandemi di masa mendatang.

Hal ini disampaikan Taruna dalam Table Top Exercise (TTX) “100 Days Mission in Indonesia Project” di JW Marriott, Jakarta, dikutip Sabtu 5 September 2026. Kegiatan itu dihadiri Menkes Budi Gunadi Sadikin, CEO Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) Dr. Richard Hatchett, Deputy WHO Representative Dr. Tara Kessaram, serta pemangku kepentingan bidang kesehatan.

Taruna menegaskan, Indonesia tidak boleh kembali memulai dari nol ketika pandemi berikutnya terjadi. Kesiapsiagaan harus dibangun jauh sebelum krisis muncul, mulai dari surveilans, identifikasi patogen, riset dan pengembangan vaksin, uji klinik, manufaktur, hingga evaluasi dan otorisasi regulatori.

Menurut Taruna, pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa dalam situasi krisis kesehatan, setiap hari sangat berarti. Karena itu, target 100 Days Mission membutuhkan ekosistem yang terhubung dan mampu bergerak cepat, sejak penemuan patogen hingga vaksin dapat tersedia bagi masyarakat.

“Preparedness must start before Day One. Kita tidak boleh baru membangun sistem ketika krisis sudah datang,” ucap Taruna. Untuk mendukung percepatan tersebut, BPOM telah memiliki sejumlah mekanisme regulatori yang dapat digunakan dalam kondisi kedaruratan.

Di antaranya Emergency Use Authorization (EUA), accelerated and priority review, rolling submission, reliance, penilaian berbasis platform, percepatan proses terkait Good Manufacturing Practices (GMP), hingga lot release.

Meski demikian, Taruna menekankan bahwa percepatan proses regulasi tidak boleh mengorbankan standar mutu, keamanan, dan khasiat produk. “Acceleration must never mean compromise. Proses regulasi dapat dipercepat, tetapi mutu, keamanan, dan khasiat tetap menjadi fondasi setiap keputusan,” ujarnya.

Taruna menilai status BPOM sebagai WHO Listed Authority (WLA), ditambah pengalaman dalam evaluasi vaksin, otorisasi kedaruratan, reliance, pengawasan GMP, dan lot release, menjadi modal penting bagi Indonesia. Guna memperkuat kerja sama regulatori di tingkat regional dan global.

Kerja sama tersebut, kata dia, dapat dikembangkan bersama negara-negara ASEAN dan kawasan Asia-Pasifik guna memperkuat kemampuan bersama dalam menghadapi ancaman pandemi.

Di sisi lain, BPOM juga melihat peluang pengembangan kapasitas kelembagaan sebagai Center of Excellence for Artificial Intelligence (AI) in Drug and Vaccine Regulation.

Langkah tersebut dinilai relevan dengan perkembangan teknologi vaksin serta transformasi regulasi yang semakin mengandalkan pendekatan berbasis sains dan data. Taruna merangkum tiga pesan utama dalam menghadapi ancaman pandemi di masa depan.

Pertama, kesiapsiagaan harus dimulai sebelum hari pertama. Kedua, percepatan tidak boleh berarti kompromi terhadap mutu, keamanan, dan khasiat. Ketiga, kesiapsiagaan harus diuji sebelum benar-benar dibutuhkan.

Melalui kolaborasi BPOM, Kementerian Kesehatan, CEPI, WHO, akademisi, industri, serta mitra nasional dan internasional, Taruna optimistis 100 Days Mission dapat berkembang menjadi kemampuan nyata Indonesia dalam merespons pandemi berikutnya secara lebih cepat dan terkoordinasi.

“Dengan ekosistem yang siap sebelum krisis, Indonesia dapat mempercepat respons tanpa mengurangi standar mutu, keamanan, dan khasiat,” kata Taruna.