Presiden Perintahkan Penertiban Kawasan Hutan Dilakukan Tegas dan Transparan

  • 05 Sep 2026 08:27 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan harus dilakukan secara tegas dan profesional.
  • Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam seluruh rangkaian eksekusi dan penertiban kawasan hutan menurut arahan Presiden.
  • Instruksi ini disampaikan melalui keterangan resmi dari Sekretariat Kabinet pada Sabtu, 5 September 2026, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan lingkungan.

RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara tegas dan transparan. Presiden juga menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh rangkaian penertiban.

“Bapak Presiden menegaskan agar proses penegakan hukum dijalankan secara tegas dan profesional,. Seluruh rangkaian eksekusi dan penertiban kawasan hutan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar keterangan yang diunggah di akun Instagram @sekretariat.ksbinet, Sabtu, 5 September 2026.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kawasan hutan. Termasuk juga memastikan pemanfaatannya tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Presiden: Dana dari Satgas PKH Bisa Percepat Renovasi Ribuan Puskesmas dan Sekolah

“Sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga kawasan hutan serta memastikan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap keterangan tersebut. Sementara, hasil penertiban dan denda administratif akan diumumkan pada minggu kedua September 2026.

“Satgas PKH juga melaporkan perkembangan hasil penertiban serta denda administratif. Akan diumumkan pada minggu kedua September mendatang,” ujar keterangan tersebut.

Sebelumnya, Presiden menerima laporan Satgas PKH yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 4 September 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan temuan dan pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan

Baca juga: Presiden Sebut Pihak Tidak Suka Satgas PKH: Ini Bukan Cari Popularitas

Dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH melaporkan sejumlah hasil temuan terkait pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Salah satunya mencakup aktivitas penambangan ilegal.

Satgas PKH juga melaporkan perkembangan hasil penertiban yang telah dilakukan. Selain itu, perkembangan mengenai denda administratif turut disampaikan kepada Presiden.

google-preference
Kata Kunci / Tags
akuntabilitas penertiban denda administratif denda administratif Satgas PKH denda kawasan hutan Hambalang hasil penertiban Satgas PKH Jaksa Agung ST Burhanuddin Jawa Barat kawasan hutan Indonesia kebijakan kehutanan laporan Satgas PKH pelanggaran kawasan hutan pelanggaran pemanfaatan hutan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan pemanfaatan kawasan hutan pemerintah Prabowo penambangan ilegal penambangan ilegal kawasan hutan penegakan hukum kawasan hutan penegakan hukum lingkungan penegakan hukum profesional penegakan hukum tegas penertiban akuntabel penertiban hutan penertiban kawasan hutan penertiban tambang ilegal penertiban transparan pengawasan kawasan hutan pengelolaan kawasan hutan perlindungan hutan perlindungan kawasan hutan Prabowo Hambalang Prabowo Subianto Presiden Prabowo Satgas PKH Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ST Burhanuddin tambang ilegal tata kelola kawasan hutan transparansi penegakan hukum

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....