GPM Serentak, Bapanas Pastikan Pangan Terjangkau

RRI.CO.ID, Jakarta - Gerakan Pangan Murah (GPM) digelar serentak di 31 provinsi melalui kolaborasi Bapanas dan TVRI. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah memastikan pangan tersedia sekaligus dapat dibeli masyarakat dengan harga terjangkau.

Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Maino Dwi Hartanto mengatakan GPM juga menjadi sarana menyampaikan kondisi ketersediaan pangan nasional. Pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena pasokan pangan dalam negeri masih mencukupi.

“Ini juga bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan informasi sekaligus memastikan masyarakat bahwa kesejahteraan mereka terus dijaga. Pangan kita cukup, tersedia, dan tentunya masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Maino di Jakarta, Rabu 2 September 2026.

Menurut Maino, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan terus memastikan pasokan pangan tersedia di tengah masyarakat. Upaya tersebut melibatkan pemerintah daerah, Bulog, BUMN pangan, BUMD pangan, petani, peternak, distributor, dan pelaku usaha.

“Seluruh titik di negara kita, di provinsi, kabupaten/kota, pemerintah mulai dari Bulog dan jaringan kelompok-kelompok pangan siap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memastikan pangan tersedia dan terjangkau,” katanya.

Bapanas memberikan perhatian terhadap komoditas strategis yang berpengaruh terhadap inflasi. Komoditas tersebut antara lain beras, cabai, bawang, daging, minyak goreng, dan gula konsumsi.

“Komoditas-komoditas itu selama ini rawan terjadi gejolak dan tugas pemerintah adalah menjaganya agar tidak terjadi inflasi. Harapan kami hal ini akan semakin masif dilakukan di seluruh dinas,” ujar Maino.

Direktur Utama LPP TVRI Tubagus Fiki Chikara Satari mengapresiasi kolaborasi dengan Bapanas dalam pelaksanaan GPM. Menurutnya, TVRI dapat memperluas informasi mengenai program pangan pemerintah kepada masyarakat.

“TVRI mengucapkan terima kasih kepada Badan Pangan Nasional. Ini tahun ketiga dari banyak kegiatan untuk GPM dari Badan Pangan Nasional,” ujar Fiki.

Fiki mengatakan kerja sama tersebut tidak hanya diarahkan untuk meliput kegiatan GPM. TVRI juga ingin menangkap dampak program secara langsung terhadap masyarakat di berbagai daerah.

“Kerja sama dengan Badan Pangan Nasional bukan hanya berhenti dari event di lingkungan TVRI saja. Bahkan setiap kegiatan Badan Pangan Nasional, TVRI bisa hadir,” katanya.

“Kehadiran tersebut bukan hanya untuk meliput kegiatan, tapi menangkap bagaimana kegiatan ini berdampak kepada masyarakat,” ucap Fiki.

Maino menegaskan GPM diarahkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan dari produsen hingga konsumen. Petani dan peternak diharapkan memperoleh harga yang menguntungkan, sementara konsumen mendapatkan harga yang wajar.

“Kita pemerintah di tengah, artinya hulu-hilir harus sama-sama happy. Petani mendapatkan harga yang baik, menguntungkan. Konsumen juga mendapatkan harga yang wajar,” kata Maino.

Hingga 1 September 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 7.994 kali di 38 provinsi dan 450 kabupaten/kota. Kegiatan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga ketersediaan pangan pokok strategis sekaligus keterjangkauan harga.

“Harapannya dengan semakin masif dan semakin menyebarnya kegiatan Gerakan Pangan Murah ini, masyarakat di manapun tempat berada bisa mengakses bahan pangan yang lebih terjangkau,” ucapnya.

“Apalagi untuk masyarakat berpendapatan rendah, GPM-GPM ini sangat membantu,” kata Maino.

GPM juga diarahkan hadir sedekat mungkin dengan masyarakat, termasuk di lingkungan permukiman. Pelaksanaannya dapat dilakukan di tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kantor kecamatan.

“Sebagian besar kami justru langsung di grassroot masyarakat. Mau di RT, RW, kelurahan, di kantor kecamatan dan sebagainya,” ujar Maino.

“Artinya langsung ke end-user-nya. Pada masyarakatnya,” ucapnya.

Dari sisi ketersediaan, Bapanas bersama kementerian dan lembaga terkait terus memantau kondisi pasokan serta kebutuhan pangan. Pemantauan turut mempertimbangkan faktor cuaca dan bencana yang dapat memengaruhi produksi serta distribusi.

Berdasarkan data per 1 September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah di gudang Perum Bulog mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut tercatat sebagai stok CBP terbanyak sepanjang sejarah.

“Insya Allah, saya harap ini semuanya aman. Ketersediaan kita cukup. Intinya stok ketersediaan di dalam negeri aman dan cukup,” kata Maino.

“Tugas kita adalah bagaimana mendistribusikan ke wilayah-wilayah yang defisit. Antara lain melalui Gerakan Pangan Murah,” ucapnya.

Upaya menjaga keterjangkauan pangan juga berjalan seiring dengan pengendalian inflasi. BPS mencatat inflasi nasional Agustus 2026 sebesar 3,19 persen secara tahunan, meningkat dari 2,88 persen pada Juli.

Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi satu persen. Pemerintah terus memperkuat distribusi pangan untuk menjaga keseimbangan harga dari produsen hingga konsumen.

Kolaborasi Bapanas dan TVRI diharapkan memperluas informasi mengenai ketersediaan serta akses pangan murah. Masyarakat di berbagai daerah diharapkan semakin mudah memperoleh pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau.