Koalisi Masyarakat Sipil Apresiasi Pengamanan Polri dalam Aksi 27 Agustus

RRI.CO.ID, Jakarta – Polri dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ruang demokrasi saat aksi penyampaian aspirasi pada 27 Agustus 2026. Penilaian tersebut disampaikan dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta Selatan, Rabu 2 September 2026.

Peneliti Senior BRIN, Syaufuan Rozi menilai terdapat perubahan dalam pola pengamanan dan penanganan penyampaian aspirasi masyarakat oleh Polri. Menurutnya, aparat mampu membaca karakter dan dinamika kelompok massa yang mengikuti aksi.

“Polri telah paham betul mana aspirasi resmi yang dibawa oleh masyarakat dan kelompok yang ingin memanfaatkan aspirasi tersebut. Inilah poin dari Polri sebagai ujung tombak dalam menjaga demokrasi,” ujar Syaufuan dalam diskusi, Rabu 2 September 2026.

Syaufuan juga menyarankan penguatan mitigasi konflik terhadap kelompok yang berpotensi memicu kericuhan. Menurutnya, penanganan tidak selalu harus dilakukan melalui konfrontasi langsung antara massa dan aparat.

“Polri tentu sudah mendeteksi kelompok-kelompok tersebut. Kalau saran saya, ketika ada kelompok Anarko, aparat bisa melakukan mitigasi konflik dengan tidak memberikan ruang terjadinya konfrontasi," ujarnya.

"Salah satu alternatifnya adalah menarik pasukan agar mereka kehilangan lawan. Itu bisa menjadi bagian dari strategi mitigasi konflik,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Faisal Lohy memberikan apresiasi terhadap pengamanan aksi 27 Agustus. Ia menilai Polri memiliki peran besar dalam memastikan masyarakat tetap dapat menyampaikan aspirasi.

“Saya secara fair mengatakan bahwa dalam aksi 27 Agustus kemarin, Polri berperan penuh dan menjadi ujung tombak. Aksi yang berjalan aman dan damai merupakan salah satu bentuk keberhasilan Polri,” ujar Faisal.

Meski demikian, Faisal menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu dievaluasi. Terutama terkait kemampuan deteksi dini terhadap kelompok yang berpotensi memicu kerusuhan.

“Catatan penting yang harus dilihat adalah akhir dari setiap penyampaian aspirasi publik sering kali terjadi kericuhan dan rusuh. Artinya, pendeteksian dini Polri terhadap kelompok perusuh masih perlu dievaluasi,” jelasnya.

Faisal juga menyoroti derasnya arus informasi di media sosial yang dapat memengaruhi situasi di lapangan. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penguatan langkah preventif dan preemtif.

“Langkah preventif dan preemtif Polri memang bekerja di tengah informasi yang begitu masif di media sosial. Namun demikian, kemampuan pendeteksian dini tetap harus menjadi bagian penting yang terus dievaluasi,” katanya.

Di sisi lain, Pegiat Demokrasi Fauzan Ohorella menilai pengamanan aksi 27 Agustus menunjukkan komitmen positif. Yaitu, aparat dalam menjaga ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat.

Menurut Fauzan, pendekatan yang dilakukan Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya mengedepankan pendekatan persuasif dalam pengamanan aksi. "Penanganan aksi pada 27 Agustus kemarin adalah bentuk komitmen aparat dalam mengawal agenda demokrasi masyarakat,” ujar Fauzan.

Fauzan menegaskan, negara memiliki kewajiban menjamin hak masyarakat menyampaikan pendapat. Sekaligus mencegah penyalahgunaan ruang demokrasi untuk tindakan kekerasan.

“Pendekatan persuasif dalam pengamanan demonstrasi 27 Agustus kemarin merupakan langkah baik yang patut kita apresiasi. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa keamanan dan demokrasi dapat berjalan secara beriringan,” ujarnya.