SAPA UMKM Jadi Perhatian Komisi VII jelang Anggaran 2027
- 01 Sep 2026 10:30 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta perhatian khusus terhadap besaran anggaran program SAPA UMKM pada tahun 2027.
- Program SAPA UMKM dianggap penting dan sangat ditunggu oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia.
- Permintaan ini disampaikan dalam rapat bersama mitra kerja Komisi VII DPR RI untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai.
RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta perhatian terhadap anggaran SAPA UMKM pada 2027. Ia menyebut SAPA UMKM penting bagi pelaku UMKM dan mempertanyakan besaran anggaran program tersebut.
Chusnunia menyampaikan hal itu dalam rapat bersama mitra kerja Komisi VII DPR RI. Chusnunia meminta perhatian terhadap besaran anggaran SAPA UMKM pada 2027 karena program tersebut ditunggu pelaku UMKM.
“Pak SAPA UMKM penting banget. Minta atensinya 2027 termasuk seberapa besar anggarannya karena itu ditunggu UMKM,” ujar Chusnunia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Sebagai pelaku UMKM, Chusnunia mengaku belum berhasil membuat akun SAPA UMKM. Ia mempertanyakan apakah platform tersebut masih dalam tahap pratinjau atau belum dapat digunakan untuk pendaftaran.
“Saya sendiri belum berhasil tuh bikin akun SAPA UMKM, kenapa enggak bisa ya Pak? Masih preview apa gimana itu, belum bisa daftar,” kata Chusnunia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati meminta indikator program UMKM diperjelas. Indikator tersebut diperlukan untuk mengukur keberhasilan program dan ketepatan penggunaan anggaran.
Rahayu menyampaikan hal itu saat membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia meminta indikator tersebut mulai disertakan dalam pembahasan anggaran berikutnya agar keberhasilan program dapat terlihat lebih jelas.
“Saya hanya menyebut satu kata kunci saja yang sebenarnya bukan untuk dijawab sekarang tetapi untuk menjadi bahan berikutnya. Tapi masih belum saya lihat secara menyeluruh atau detail, yaitu satu kata kuncinya adalah indikator,” ujar Rahayu.
Rahayu kembali menyoroti persoalan missing middle dalam pemberdayaan UMKM. Ia mengingatkan bahwa UMKM tidak hanya mencakup usaha ultra mikro, tetapi juga usaha kecil dan menengah.
“Saya pernah menyampaikan sebelumnya ke Pak Menteri soal missing middle. Karena sepertinya memang masih banyak yang belum paham, UMKM ini kan juga bukan hanya ultra mikro tapi juga kecil dan menengah,” kata Rahayu.
Menurut Rahayu, SAPA UMKM diharapkan dapat mendukung penerapan One Data pada 2027. Data tersebut perlu memberikan gambaran kepada Komisi VII dan publik mengenai jumlah pelaku usaha yang berhasil naik kelas melalui pelatihan dan pendampingan.
“Jadi indikator berapa banyak nih, apalagi dengan SAPA UMKM kan harapannya sudah ada One Data. Dengan One Data ini harapannya masuk di dalam 2027, itu bagaimana bisa memberikan gambaran nanti kepada Komisi VII dan kepada publik,” ucap Rahayu.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....