Komisi VII Minta Indikator Keberhasilan Program UMKM Diperjelas
- 01 Sep 2026 07:00 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Rahayu Saraswati meminta indikator program UMKM diperjelas untuk mengukur keberhasilan program dan ketepatan penggunaan anggaran.
- Indikator program UMKM perlu disertakan dalam pembahasan anggaran berikutnya agar keberhasilan program dapat terlihat lebih jelas.
- Komisi VII DPR RI sedang membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati meminta indikator program UMKM diperjelas. Indikator tersebut diperlukan untuk mengukur keberhasilan program dan ketepatan penggunaan anggaran.
Rahayu menyampaikan hal itu saat membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia meminta indikator tersebut mulai disertakan dalam pembahasan anggaran berikutnya agar keberhasilan program dapat terlihat lebih jelas.
“Saya hanya menyebut satu kata kunci saja yang sebenarnya bukan untuk dijawab sekarang tetapi untuk menjadi bahan berikutnya. Tapi masih belum saya lihat secara menyeluruh atau detail, yaitu satu kata kuncinya adalah indikator,” ujar Rahayu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Rahayu kembali menyoroti persoalan missing middle dalam pemberdayaan UMKM. Ia mengingatkan bahwa UMKM tidak hanya mencakup usaha ultra mikro, tetapi juga usaha kecil dan menengah.
“Saya pernah menyampaikan sebelumnya ke Pak Menteri soal missing middle. Karena sepertinya memang masih banyak yang belum paham, UMKM ini kan juga bukan hanya ultra mikro tapi juga kecil dan menengah,” kata Rahayu.
Menurut Rahayu, SAPA UMKM diharapkan dapat mendukung penerapan One Data pada 2027. Data tersebut perlu memberikan gambaran kepada Komisi VII dan publik mengenai jumlah pelaku usaha yang berhasil naik kelas melalui pelatihan dan pendampingan.
“Jadi indikator berapa banyak nih, apalagi dengan SAPA UMKM kan harapannya sudah ada One Data. Dengan One Data ini harapannya masuk di dalam 2027, itu bagaimana bisa memberikan gambaran nanti kepada Komisi VII dan kepada publik,” ucap Rahayu.
Ia juga mengingatkan agar data penerima manfaat berbagai program Prokesra tidak menggambarkan jumlah yang berlipat ketika penerimanya merupakan pelaku usaha yang sama. Rahayu mencontohkan penerima pelatihan, KUR, dan NIB yang bisa saja berasal dari pelaku usaha yang sama.
“Ini jangan sampai program Prokesra ini enggak holistik. Bisa dikatakan programnya holistik, ada program A, B, C, D, E, tidak tumpang tindih,” kata Rahayu.
Rahayu menilai penerima manfaat yang sama tidak menjadi persoalan jika pelaku usaha benar-benar menerima berbagai intervensi program. Ia mencontohkan intervensi berupa NIB, sertifikasi halal, dan program lainnya.
“Pada saat kita membahas anggaran ini dengan jumlah, itu kita juga perlu indikatornya. Justru kita enggak akan bermasalah kalau misalkan penerima manfaatnya sebenarnya sama dan itu mereka full untuk NIB-nya, untuk sertifikasi halal, untuk ini, untuk itu,” ucap Rahayu.
Karena itu, Rahayu mendorong adanya indikator yang menunjukkan jumlah UMKM yang berhasil naik kelas. Pengukuran tersebut mencakup perpindahan dari ultra mikro ke mikro, mikro ke kecil, hingga kecil ke menengah.
“Tapi terus akan sangat baik kalau indikator untuk kenaikan kelasnya itu berapa banyak sih. Dari ultra mikro ke mikro, mikro ke kecil, kecil ke menengah,” ujar Rahayu.
Rahayu menegaskan indikator dan key performance indicator atau KPI diperlukan untuk melihat ketepatan sasaran anggaran. Ukuran tersebut juga dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan program yang dijalankan dengan anggaran tertentu.
“Karena kalau kita mau bicara indikator, kita mau bicara ketepatan anggaran yang manfaatnya itu tepat sasaran. Itu kan harus ada indikatornya, harus ada KPI-nya,” kata Rahayu.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....